Minggu, 06 Mei 2018 11:59 WITA

Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat

Editor: Aswad Syam
Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat
Andi Muhammad Asbar

DALAM pilkada, hal yang seringkali menjadi sorotan adalah perihal keamanan
dan partisipasi masyarakat. Namun, ada hal lain kadang dilupakan, yakni kesadaran
masyarakat. Dengan kesadaran, masyarakat dapat mengerti dan paham terhadap proses
yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga partisipasi tercapai
dan keamanan dapat terkendali.

Dalam perspektif politik, partisipasi dan kesadaran merupakan dua hal yang
tidak bisa dipisahkan. Miriam Budiarjo (2008), mendefinisikan partisipasi politik
sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih memimpin baik secara langsung maupun
tidak langsung, untuk memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dalam
penerapannya partisipasi politik memiliki rule atau prosedur yang dibenarkan secara
hukum.

Milbart dan Goel, membedakan partisipasi menjadi beberapa ketegori; pertama,
apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Mereka
adalah warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih,
hal ini kadang dianggap sebagai tindakan “haram” dalam proses demokrasi apalagi
memobilisasi masyarakat untuk tidak ikut memilih. Di sisi lain, hal ini ditafsirkan
sebagai sikap politik, karena pesimis terhadap proses dan hasil pemilu. Sehingga
penyelenggara pemilu secara ekstra mau tidak mau harus menggerakkan semua potensi
untuk meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kedua, spectator,
yaitu orang-orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum;
dan ketiga, gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni
komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye
dan aktivis masyarakat.

Kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi
masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pilkada, legitimasi
masyarakat secara kuantitatif sangat berpengaruh terhadap calon pemimpin yang
terpilih. Selain itu, inti (core) dari demokrasi, partisipasi masyarakat sangat berkaitan
dengan pemenuhan hak-hak politik dari setiap warga Negara. KPU RI merilis bahwa
Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu, partisipasi pemilik suara mencapai 70
persen secara Nasional dan sekira 30 persen pemilih yang tidak memberikan hak
suaranya. 

Partisipasi masyarakat dalam momentum pilkada mesti tidak hanya diukur
dari segi kuantitatif atau tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak pilih.
Akan tetapi pada sisi lain, penting diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta
keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
Masyarakat dituntut memiliki kesadaran politik, yakni kesadaran akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda
bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau
pembangunan(Surbakti, 2007). Kesadaran masyarakat, dipengaruhi dengan rasionalitas.

Berapa banyak biaya pemilu yang harus dikeluarkan?, bukankah itu juga berasal
masyarakat yang pungut melalui pajak. Korupsi dipengaruhi oleh money politics dalam
pilkada, bahkan sebagian masyarakat tidak mau berpartisipasi kalau tidak ada uang.
Kebiasaan seperti harus ditinggalkan, karena akan merusak sistem tatanan sosial secara
sistemik dan masyarakat sendiri ada di dalamnya.

Pilkada damai, bersih dan jujur pada hakikatnya adalah keniscayaan yang harus
diwujudkan dalam setiap momentum politik. Walaupun realitasnya, masih ada oknum
yang bermain curang, yakni menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan politik. Hal
tersebut dikhawatirkan akan mengeleminasi nilai-nilai agama, nilai moral atau etika
yang telah tertanam dan terbangun sejak lama melalui proses pendidikan.
Hal tersebut patut diwaspadai, atau dicegah mulai diri sendiri dan orang-orang
disekitar kita (ibda’ binafsik tsumma man ta’ulu). Diperlukan kesadaran kolektif
(bersama), oleh seluruh elemen masyarakat agar menghasilkan pilkada yang
bermartabat dan melahirkan pemimpin yang amanah.

Kesadaran kolektif sebagai warga Negara sudah saatnya digerakkan secara
massif sebagaimana masifnya money politik di pilkada dan merusak sendi-sendi
demokrasi. Hasil proses pilkada merupakan ikhtiar politik dari warga masyarakat untuk
mewujudkan harapan-harapan hidupnya secara berkelanjutan bukan untuk tujuan jangka
pendek semata. Nilai-nilai ilahiah harus dihadirkan dalam setiap proses politik yang
berlangsung, bukan sebaliknya. Agar aktivitas masyarakat termasuk politik kiranya
dapat bernilai ibadah. Wallahu a'lam bi al-shawab.

Penulis: Andi Muhammad Asbar
Dosen STAI Al-Gazali Bulukumba