Jumat, 27 April 2018 17:24 WITA

Gila, Tanda Tangan Pak Kades Seharga Motor Matik

Editor: Mays
Gila, Tanda Tangan Pak Kades Seharga Motor Matik
Ilustrasi

RAKYATKU.COM, BENGKULU – Seorang oknum kepala desa di Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, menghargai tanda tangannya Rp17 juta atau seharga satu motor matik.

Dilansir dari Bengkulunews, hari itu, salah seorang warga desa bernama Sarudin, kesal. Dia sedang meminta tanda tangan pak kepala desa, untuk pembuatan kartu keluarga. 

Itu sebagai syarat pembuatan akte kematian ayah Sarudin, untuk digunakan sebagai salah satu berkas keberangkatan ibunya ke tanah suci Mekah.

"Kemarin waktu kita meminta tanda tangan kepada kades tersebut, beliau enggan memberikan tanda tangannya lantaran saya tidak memberinya uang fee atas pembebasan lahan saya yang digunakan PDAM Segai Spam Regional," ujar Sarudin, dikutip dari Bengkulunews.

Menurut Sarudin, tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang dimintanya tersebut berkisar angka Rp17 juta atau seharga Honda Scoopy.

Ia mengaku, sebagai ucapan terima kasih secara pribadi, dirinya dan keluarga sebelumnya telah memberikan kades tersebut uang sebesar Rp3 juta, yang diberikan secara bertahap. Namun kendati demikian, tetap saja kades tersebut enggan menanandatangani Kartu Keluarga maupun berkas untuk keperluan lainya.

"Tahap pertama Rp2 juta, dan tahap kedua kita kasih lagi Rp1 juta. Namun tetap saja beliau enggan menandatangani itu," ujar Sarudin.

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh wartawan Bengkulunews, SP mengaku sama sekali tidak pernah melakukan pemungutan liar seperti yang sudah dikabarkan.

“Yang jelas saya sama sekali tidak pernah menghambat masyarakat untuk mendapatkan tanda tangan saya,” tegas SP.

Namun ketika ditanya terkait dugaan pungutan terhadap warga yang menerima ganti rugi lahan spam regional oleh PDAM, ia mengaku pungutan itu bukan suatu pelanggaran apa lagi dikatakan pungli.

loading...

“Karena jauh sebelum pembayaran ganti rugi, warga setempat maupun saya sendiri selaku kades dan perangkat Desa terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan di atas materai 6000, untuk menyerahkan fee sebesar 8 persen. Dan itu akan digunakan untuk pendapatan asli desa (PAD),” pungkasnya.

Salah satu anggota BPD Taba Durian Sebakul Bahudin mengatakan, apa yang dilakukan oleh Kades tersebut sangat disayangkan, bahkan kata dia tindakaan itu tidak sesuai atau tidak tertera dalam Peraturan Desa (Perdes).

“Hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar. Apa lagi aturan seperti itu tidak ada dalam kamus Perdes,” tegasnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Taba Durian Sebakul Doris Farncisco mengatakan, selama ini apabila ada masyarakat yang meminta bantuan tidak dipersulit.

“Selama ini kita tidak pernah seperti itu. Dan untuk uang pelicin itu tidak ada, dan jika ada itu dari mereka masyarakat kita tidak meminta dan sukarela seiklhas mereka. Lagian juga untuk penandatanganan itu kita tidak bisa bantu karena cap desanya ada di Kepala Desa,” imbuhnya.

Inspektorat Daerah (Ibda) Kabupaten Bengkulu Tengah dalam waktu dekat akan menurunkan tim untuk meninjau kebenaran kabar adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh SP.

Sekretaris Ibda Bengkulu Tengah, Cony Ikhwani mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari pihak bersangkutan. "Akan tetapi dikarenakan informasinya sudah menyebar melalui media, maka kami akan memerintahkan Inspektur pembantu (irban) III untuk mengecek secara langsung kebenaranya berita tersebut," kata Cony.

Sementara itu lanjut dia, apa bila informasi ini benar adanya, dan Kades tersebut terbukti melakukan tindakan melanggar aturan atau Pungli, maka inspektorat akan memberikan sanksi berat.

“Makanya kita akan lihat dulu kebenaran dari informasi dugaan pungli ini. Dan kami akan segera meminta keterangan kepada pelapor, masyarakat maupun Kades itu sendiri,” ujar Cony.

Loading...
Loading...