Jumat, 27 April 2018 16:19 WITA

Jokowi Kesulitan Cari Cawapres, JK Dipaksakan Lewat Judicial Review UU Pemilu

Editor: Abu Asyraf
Jokowi Kesulitan Cari Cawapres, JK Dipaksakan Lewat Judicial Review UU Pemilu
Jokowi dan JK saat kampanye Pilpres 2014.

RAKYATKU.COM - Belum adanya pasangan ideal untuk Jokowi pada Pilpres 2019 mendorong sejumlah pihak mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu. Harapannya, Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres periode ketiga.

Judicial review atau peninjauan kembali terhadap beberapa pasal dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat pagi (27/4/2018) pukul 10.00 Wita.

Gugatan itu didaftarkan Muhammad Hafidz dari Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi. Pasal yang digugat yakni Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

"Dalam permohonan tersebut, para pemohon menginginkan kedua norma UU Pemilu yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan ditafsirkan apabila tidak berturut-turut," ujar kuasa hukum penggugat, Dorel Almir seperti dikutip dari Detikcom.

Pemohon beralasan bahwa kinerja pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama ini cukup bagus. Keduanya dianggap memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Nah, keberhasilan itu terhalang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Loading...

Pasal 169 huruf n UU Pemilu berbunyi, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Sementara Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbunyi, "Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Para penggugat menganggap kedua pasal itu memiliki ketidakpastian hukum. Mereka minta supaya MK mengganti frasa atau membatalkan pasal-pasal tersebut.

"Menurut para pemohon, norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa 'selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama', tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum," jelas Dorel. 

Loading...
Loading...