Rabu, 25 April 2018 05:00 WITA

Menperin Tepis Anggapan Kemudahan Tenaga Asing di Indonesia

Editor: Fathul Khair Akmal
Menperin Tepis Anggapan Kemudahan Tenaga Asing di Indonesia
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

RAKYATKU.COM - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa kebijakan kemudahan tenaga kerja asing (TKA) berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu). Anggapan itu muncul setelah banyak beredar berita hoaks yang menyebut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk kepentingan pemilu.

Airlangga meminta masyarakat untuk tidak khawatir soal Perpres TKA, sebab tujuan ditandatanganinya peraturan itu adalah agar iklim investasi di Indonesia semakin baik. Kata dia, TKA yang datang ke Indonesia adalah ekspatriat, atau tenaga ahli yang datang bersama para investor dari luar negeri.

"Kita punya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia 2 juta orang, apakah pemerintah Malaysia khawatir dengan jumlah 2 juta orang Indonesia?" ucap Airlangga usai menjadi pembicara di Munas Apindo seperti diberitakan kompas.com, Selasa (24/4/2018).

Menurut Airlangga, masyarakat Malaysia tidak pernah terusik dengan kehadiran TKI di negara mereka. Padahal yang datang bukan ekspatriat atau tenaga ahli. Sedangkan yang datang ke Indonesia dari luar negeri adalah para tenaga ahli.

Ketua Umum Partai Golongan Karya itu meyakini bahwa para expert yang datang itu nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Sehingga, dia meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang menyesatkan.

"Meski banyak TKI dari Indonesia, di dalam pemilu Malaysia tidak ada sama sekali (kekhawatiran), malah kita menggunakan 2 juta tenaga asing di Malaysia untuk pemilu di Indonesia," ucap dia.

Beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Aturan yang ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi ini ditandatanganioleh Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018.