Jumat, 20 April 2018 21:56 WITA

Loyalis IAS Kembali dapat Posisi Strategis di Pemkot Makassar

Editor: Adil Patawai Anar
Loyalis IAS Kembali dapat Posisi Strategis di Pemkot Makassar
Ilham Arief Sirajuddin.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sejumlah loyalis Ilham Arief Sirajuddin (IAS) disebut-sebut bakal kembali mendapatkan posisi strategis di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hal itu terungkap, setelah daftar usulan pejabat struktural eselon II Pemkot Makassar bocor dan tersebar luas.

Salah satu nama yang terdapat dalam daftar tersebut, yaitu Sittiara. Pejabat eselon II yang kembali diusulkan untuk mengisi jabatan strategis dalam birokrasi Kota Makassar.

Diketahui, Sittiara merupakan salah satu pendukung setia IAS. Ia pernah menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar.

Namun, pada periode kepemimpinan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, tepatnya tahun 2015, Sittiara dinonjobkan dari jabatan struktural Pemkot Makassar.

Berhembus kabar bahwa dinonjobkannya wanita yang juga mantan Ketua Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ini, merupakan dampak dari pecahnya kongsi IAS dan Danny Pomanto.

Akan tetapi, disaat Danny Pomanto harus menjalani masa cuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Makassar 2018, nama Sittiara pun kembali muncul. Ia dikabarkan masuk dalam daftar pejabat eselon II yang bakal dilantik Syamsu Rizal selaku Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar.

Untuk jabatan barunya, pejabat dengan pangkat Pembina Muda Utama bergolongan IV/c itu, akan mengisi posisi Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Sekretariati Daerah Kota Makassar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Basri Rakhman mengakui, jika nama Sittiara memang ada dalam daftar usulan pejabat eselon II yang rencananya akan dilantik pekan depan.

"Itu daftar yang baru mau diusulkan. Tapi keputusannya belum ada. Semua sementara berproses di Kementerian Dalam Negeri. Karena itukan harus menteri langsung yang teken," pungkasnya.