Jumat, 20 April 2018 18:58 WITA

20 JPU Disiapkan Tangani Sidang Kasus Korupsi APBD Sulbar

Editor: Aswad Syam
20 JPU Disiapkan Tangani Sidang Kasus Korupsi APBD Sulbar
Humas Kejati Sulselbar, Salahuddin

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sebanyak dua puluh jaksa penuntut umum (JPU), ditunjuk untuk mengawal sidang kasus dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Sulbar tahu 2016 sebesar Rp360 miliar. Penunjukan ini seiring dengan berkas perkara keempat terdakwa yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mamuju. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan, perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Mamuju. Dengan pelimpahan tersebut, JPU tinggal menunggu penetapan jadwal sidang perkara tersebut dari pihak pengadilan.

"Perkaranya sudah dilimpahkan oleh JPU sejak Rabu kemarin," ucap Salahuddin, Jumat (20/4/2018).

Sementara itu, Kepala Seksi bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mamuju, Cahyadi Sabri mengatakan, sidang perdana untuk keempat mantan pimpinan DPRD Sulbar yang menjadi terdakwa korupsi ini, akan digelar pada Rabu (25/4/2018) pekan depan. 

"Agendanya yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut," bebernya.

20 tim JPU yang disiapkan dalam sidang ini, merupakan gabungan tim jaksa Kejari Mamuju dan Kejati Sulsel.

"Sudah ada 20 orang jaksa yang ditunjuk untuk mengawal sidang ini," pungkasnya.

Sebelumnya dalam kasus korupsi dana APBD Sulbar, Kejati Sulsel menetapkan empat tersangka. Mereka adalah ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun.

Selain itu, ada sejumlah anggota DPRD Sulbar diduga menyepakati pokok-pokok pikirannya sendiri. Dalam anggaran APBD Sulbar tahun 2016, sebesar Rp360 miliar untuk dibagi-bagikan kepada 45 anggota dewan.

Dari Rp360 miliar anggaran yang dikucurkan melalui APBD tahun 2016, hanya Rp80 miliar saja yang terealisasi dan disalurkan untuk digunakan serta diperuntukkan bagi kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak (PUPR), Dinas Pendidikan dan Sekertariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisanya lagi, disebar ke SKPD lain dan terealisasi penggunannya pada tahun 2017. Sehingga, penyidik menganggap perbuatan tersebut, dinilai secara sengaja dan melawan hukum dengan cara memasukkan pokok-pokok pikiran, seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat. Tanpa melalui proses dan prosedur yang tepat.