Selasa, 17 April 2018 14:56 WITA

KPK: Sulsel Masuk Daerah yang Disupervisi

Penulis: Azwar Basir
Editor: Nur Hidayat Said
KPK: Sulsel Masuk Daerah yang Disupervisi

RAKYATKU.COM  MAKASSAR - Langkah mencegah terjadinya korupsi di seluruh daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Sulsel sebagai daerah yang menjadi fokus untuk dilakukan supervisi.

"Sulsel termasuk tempat kita untuk melakukan supervisi, bahkan pada masa mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di tempat ini kita juga sudah melakukan koordinator dan supervisi," ujar Laode Muhammad Syarif, Wakil ketua KPK, di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Selasa (17/4/2018). 

Salah satu poin penting yang akan disupervisi oleh KPK di Sulsel yaitu sistem perizinan. Menurutnya, sistem perizinan di Sulsel harus bisa menyamai sistem perizinan di Jawa Barat. Di sana jika ingin mengurus perizinan, maka harus memakai aplikasi.

"Yang kita supervisi itu tidak banyak, pertama sistem perizinan, dua pengadaan barang dan jasa, ketiga pengawasan internal, keempat bantuan sosial, kelima pengelolaan sumber daya manusia. Yang kita pelajari hampir di seluruh Indonesia tindak korupsi ada di lima item tersebut," tutupnya. 

Sebelumnya KPK sudah mmengundang 10 provinsi untuk Rapat Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Jakarta. 

Adapun 10 provinsi itu yakni Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat; yang diwakili oleh para Sekretaris Daerah dan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.