Selasa, 17 April 2018 10:27 WITA

Tiga Catatan Khusus KPK untuk Pemprov Sulsel

Editor: Mulyadi Abdillah
Tiga Catatan Khusus KPK untuk Pemprov Sulsel
Foto: Azwar

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tiga catatan khusus untuk Pemprov Sulsel. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif saat pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah, di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Selasa (17/4/2018). 

Salah satu catatan khusus KPK untuk Sulsel yaitu, kebanyakan penunjukan langsung proyek dibawa Rp 200 juta. Katanya, harusnya itu tidak terjadi lagi meskipun dibenarkan oleh peraturan. 

"Catatan khusus untuk Sulsel yaitu banyak penunjukan langsung proyek dibawa Rp 200 juta, meskipun perpres mengatur bahwa dibawa 200 juta bisa penunjukan langsung, maka itu yang harus diupayakan untuk tidak dilakukan. Apalagi Rp 200 juta itu kalau di kabupaten sangat besar," kata Laode. 

Catatan selanjutnya yang harus diperbaiki oleh Sulsel yaitu, perizinan. Sulsel seharusnya sudah selangkah lebih maju untuk persoalan perizinan dengan cara perizinan melalui aplikasi. Artinya pemohon tidak lagi bertemu saat mengurus perizinan. 

"Seperti yang terjadi di Bandung, di sana untuk mendapatkan izin harus melalui melelalui aplikasi. Walaupun sistem sudah baik kadang juga masih bisa diakali. Tetapi tetap saja kita harus melakukan terbaik," katanya. 

"Terakhir penunjukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) harus lebih hati-hati. Sekarang banyak pengawas pemerintah yang memiliki kepentingan," tutupnya.