Selasa, 17 April 2018 00:26 WITA

Sebelum ke Mahkamah Partai, Rahmansyah Cs Mesti Ajukan Pembelaan ke DPP

Editor: Aswad Syam
Sebelum ke Mahkamah Partai, Rahmansyah Cs Mesti Ajukan Pembelaan ke DPP
Rahmansyah

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tiga anggota Partai Golkar Sulsel yang dipecat, Rahmansyah, Rismawati Kadir Nyampa, dan Ansar Zaenal Bate mesti mengajukan pembelaan diri terlebih dahulu ke DPP Partai Golkar, sebelum ke Mahkamah Partai. Ketiganya diberhentikan dari keanggotaan partai beringin, karena dianggap mendukung kandidat Pilgub Sulsel di luar usungan partainya.

Panitera Mahkamah Partai Golkar, Muh Sattu Pali mengatakan, ketiga kader partai Golkar tersebut, disilakan untuk mengajukan pembelaan di DPP Golkar, selambat-lambatnya 30 hari pasca dikeluarkannya SK pemecatan.

"Ketika dia sudah diberhentikan, dia berhak untuk mengajukan pembelaan diri ke DPP, bukan langsung mahkamah partai," kata Sattu kepada Rakyatku.com, Senin (16/4/2018).

Di DPP, proses pembelaan diri anggota partai yang dipecat, akan ditangani oleh lintas bidang. Yakni bidang organisasi dan daerah (orda), kepartaian, serta bidang hukum dan HAM.

"Kalau sudah masuk surat pembelaannya, DPP akan membentuk tim khusus untuk menilai penerapan mekanisme pemberhentian itu. Kalau hasil pemeriksaan sudah benar, berarti statusnya resmi dipecat. Kalau ada yang salah, berarti diperbaikilah kekeliruan itu, dan pemecatannya dibatalkan" jelasnya.

Andai saja, hasil pemeriksaan DPP Golkar memutuskan, proses pemecatan kader itu sudah sesuai mekanisme, yang bersangkutan barulah boleh mengajukan pembelaan diri ke mahkamah partai.

Di mahkamah partai lagi kata Sattu, anggota mahkamah partai akan memeriksa terkait penerapan sanksinya. Apakah sudah sesuai dengan juklak nomor 6 dan pedoman organisasi nomor 15, tentang disiplin organisasi.

"Di mahkamah partai nanti ada persidangan, kita panggil yang bersangkutan, dan kita panggil DPD provinsinya, saksi juga untuk hadir. Semua kita tanyakan di situ," ujarnya.

"Dari hasil pemeriksaan nanti itu, diyakini bahwa benar diberhentikan dan sudah melalui prosedur yang ada, berarti secara resmi kader itu dipecat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang keliru, kita batalkan pemecatannya," urai dia.

Tidak hanya sampai di situ kata Sattu. Ternyata, bila keputusan mahkamah partai, menguatkan keputusan DPP sebelumnya, kader yang dipecat dibolehkan lagi mengajukan pembelaan di Munas Partai Golkar.

"Kalau sesuai AD/ART, memang bisa sampai ke Munas. Permohonannya, bahwa dia tidak melakukan kesalahan berat sebagaiamana sanksi yang diberikan. Nanti Munas yang putuskan, bisa membatalkan (pemecatan) sebagai kader atau pengurus, bisa menguatkan keputusan sebelumnya," tutup Sattu.