Kamis, 29 Maret 2018 12:30 WITA

Usulan Pemerintah, Tarif Ojek Online Naik Jadi Rp2.000 Per Kilometer

Editor: Mulyadi Abdillah
Usulan Pemerintah, Tarif Ojek Online Naik Jadi Rp2.000 Per Kilometer
Foto: Dok/Rakyatku

RAKYATKU.COM - Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif ojek online menjadi Rp. 2.000 per kilometer dari harga Rp1.600/km. Tarif ini sudah termasuk dari keuntungan dan biaya jasa. 

Usulan ini berdasarkan hasil rapat yang dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan perwakilan Grab dan Gojek di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (28/3) sore.

“Kemenhub memiliki perhitungan harga tarif pokok ojek online sekitar Rp. 1.400-1.500. Dengan keuntungan dan jasanya sehingga tarifnya menjadi Rp. 2.000. Namun Rp. 2.000 itu harus bersih, jangan dipotong menjadi Rp. 1.600 atau berapa,” kata Budi Karya Sumadi.

Dijelaskan Menhub, dalam rapat tersebut disepakati, bahwa untuk besaran tarif ojek online, penentuan tarifnya adalah hak perusahaan untuk menentukan. Pemerintah tidak boleh menekan dan mengintervensi, karena perusahaan juga memiliki perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa besar tarif per kilometernya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menambahkan, “Poinnya bukan naik atau tidaknya tarif, tapi yang diinginkan adalah pendapatan dari pengemudi itu dinaikkan. Itu sudah kami sampaikan pesan pengendara ojek ini kepada aplikator. Prinsipnya mereka akan menyesuaikan, besarannya itu mau menjadi berapa, nanti mereka yang akan menghitung lagi,”.

Intinya, lanjut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, adalah perusahaan jasa angkutan online siap untuk menaikkan yang diharapkan  proporsional karena mereka itu ingin juga mensejahterakan pengendara ojeknya.

loading...

“Besarannya nanti manajemen akan rembukan,” ujarmua.

Moeldoko melanjutkan bahwa usaha antara perusahaan aplikator dan driver ojek online adalah bersifat kemitraan. Sehingga dalam kemitraan itu mesti ada keseimbangan antara kedua belah pihak.

“Saya pikir ini sudah masuk ke dalam manajemen mereka. Karena namanya kemitraan, mesti ada kesepakatan antar mereka. Kita tidak bisa menentukan tarif per kilometernya harus berapa. Maka kesepakatan internal mereka itu harus ada, agar terjadi kepuasan antara sesama,” tambah Moeldoko.

Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan akan mencoba mendalami hal ini sesegera mungkin, karena ini terkait dengan penerapan hubungan kerjanya. Bagaimana skema yang diterapkan, sebab menurutnya hal ini masuk kategori non standart form employement.

“Karena ini masuk jenis bisnis yang baru, jadi pada intinya kita ingin memastikan kedua belah pihak dalam posisi yang win-win. Jadi ada perlindungan terhadap tenaga kerjanya pada satu sisi, tetapi juga dari sisi industrinya tetap bisa tumbuh,” kata Hanif. 

Loading...
Loading...