Kamis, 22 Maret 2018 23:10 WITA

Maqbul Halim: Fraksi Appi-Cicu Jangan Teler

Editor: Nur Hidayat Said
Maqbul Halim: Fraksi Appi-Cicu Jangan Teler
Maqbul Halim.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Panglima skuadron pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), Maqbul Halim, menginginkan delapan fraksi DPRD Makassar yang tergabung dalam koalisi Gerakan Aksi Fraksi (GAS) Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) untuk bekerja sebagai legislator saja.

Menurut Maqbul, ancaman sejumlah anggota DPRD Makassar supaya KPU Makassar tidak melanjutkan proses kasasi ke MA terhadap keputusan PT TUN merupakan bentuk ketidakwarasan.

"Kalau sampai itu terjadi, itu perilaku tidak waras. Itu namanya teler, mabuk. Tapi kalau menerima bayaran dari sponsor Appi-Cicu untuk melakukan itu, baru saya bisa maklumi," ujar Maqbul, Kamis (22/3/2018).

Pernyataan Maqbul tersebut merespons reaksi terhadap pernyataan legislator partai pengusung Appi-Cicu yang meminta KPU Makassar tidak melanjutkan proses kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan membatalkan pencalonan DIAmi sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). 

Bila skenario ini terjadi, maka dipastikan Appi-Cicu akan memenangkan Pilwalkot Makassar secara instan karena cukup melawan kotak kosong.

"Di DPRD (Makassar), kami belum menyiapkan anggaran untuk masuk (proses hukum sengketa) ke Mahkamah Agung. Sehingga, sekadar saran saja kepada KPU, kalau bisa, tidak usah melanjutkan ke Mahkamah Agung yah," ancam Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika (BBT), mewakili ketua tim parpol pengusung Appi-Cicu saat jumpa pers terkait hasil putusan PT TUN, di Posko Induk Pemenangan Appi-Cicu, di Jalan AP Pettarani, pada Rabu (21/3/2018).

"Cukup sampai di sini inkrah dan tentu kita akan memasuki babak baru. Yah tentu kita (Appi-Cicu) akan melawan kotak kosong." 

Ketua PPP Makassar itu menjelaskan lebih jauh, pihaknya juga meminta kepada KPU Makassar agar melaksanakan putusan PT TUN. "Saya berharap agar KPU Makassar bisa melaksanakan putusan PT TUN, tidak usah lagi melakukan kasasi," ujar legislator Makassar ini.

Di sisi lain, KPU ngotot menjaga marwah putusan organisasinya dengan tetap melanjutkan proses kasasi ke MA. Komisioner KPU Kota Makassar Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Andi Syaifuddin, memastikan KPU tidak bisa diintervensi melalui ancaman anggaran.

"Tidak benar itu kalau KPU tidak punya anggaran untuk kasasi, KPU itu profesional, semua kemungkinan untuk anggaran itu sudah dipikirkan dan disiapkan, jadi kalau ada pihak yang mengatakan tidak ada anggaran, itu pernyataan pihak sebelah (Appi–Cicu). Kemudian upaya hukum di MA adalah upaya dalam menjaga wibawa KPU atas putusan PT TUN Makassar, ucap Andi Syaifuddin, Kamis (22/3/2018) di ruang kerjanya.