Rabu, 21 Maret 2018 22:00 WITA

Kunjungi Bantaeng, Supervisor KPK: Jangan Buka Banyak Jendela

Editor: Abu Asyraf
Kunjungi Bantaeng, Supervisor KPK: Jangan Buka Banyak Jendela
Koordinator Wilayah Sulsel Unit Koordinasi dan Supervisi Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Dwi Aprilia Linda (kiri), hadir di Bantaeng, Rabu (21/3/2018).

RAKYATKU.COM,BANTAENG - Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Bantaeng, Rabu (21/3/2018). Tujuannya mengadakan monitoring dan evaluasi (Monev) Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Pertemuan digelar tertutup di ruang rapat DPRD Bantaeng. Dari KPK, hadir Koordinator Wilayah Sulsel Unit Koordinasi dan Supervisi Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Dwi Aprilia Linda.

Hadir pula pelaksana tugas Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin, Sekda Bantaeng, Abdul Wahab, Wakil Ketua DPRD Bantaeng, Andi Nurhayati, para kepala OPD Pemkab Bantaeng serta para anggota DPRD Bantaeng.

Kepada Rakyatku.com, Dwi Aprilia Linda mengatakan, bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan rutin KPK ke seluruh kabupaten/kota se Indonesia untuk melakukan monev rencana aksi program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu.

"Setidaknya ada lima hal dari sembilan program pemberantasan korupsi terintegrasi. Untuk saat ini baru lima program yang dituangkan dalam rencana aksi," ucapnya.

"Pertama, perencanaan dan penganggaran APBD. Diharapkan ada aplikasi e-planning maupun e-budgeting yang terintegrasi. Kemudian ada standar satuan harga, mensinkronkan bagaimana proses perencanaan dari eksekutif maupun legislatif," ungkapnya.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, kata Dwi Aprilia Linda, bajwa diharapkan terdapat beberapa rekomendasi terkait kemandirian ULP maupun Pokja. "Termasuk yang kami dorong untuk melaksanakan konsolidasi dan pengadaan probity audit," ujarnya.

Terkait Pelayanan Terpatu Satu Pintu (PTSP), dia mengatakan, "Itu merupakan hal yang kami fokus untuk dampingi. Supaya betul-betul pelayanan terpadu satu pintu, tidak kemudian ada membuka banyak jendela," paparnya.

Selain itu, KPK pun terus mendorong penguatan aparat intern pengawas pemerintah (APIP). "Untuk memberikan penguatan kepada Inspekrorat dalam rangka melakukan upaya pencegahan-pencegahan korupsi. Diharapkan Inspektorat dapat berperan lebih aktif untuk pencegahan kasus korupsi yang paling dini," imbuhnya.

Lanjut Dwi Aprilia Linda, dalam hal perbaikan manajemen ASN, pihaknya mendorong adanya dilaksanakan perbaikan ataupun update database pegawai.

"Dilakukan penyusunan uraian jabatan, analisis jabatan dan evaluasi jabatan, termasuk mendorong implementasi tambahan penghasilan pegawai," pungkasnya.