Rabu, 21 Maret 2018 17:30 WITA

Usai Kunjungan Kerja, Komisi V Titip PR untuk Pelabuhan Makassar

Editor: Nur Hidayat Said
Usai Kunjungan Kerja, Komisi V Titip PR untuk Pelabuhan Makassar
Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/3/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/3/2018).

Dalam kunjungannya, Bambang berdiskusi bersama seluruh unsur terkait di Pelabuhan Makassar, Kesyahbandaran Utama Makassar, Otoritas Pelabuhan, Disnav, Pelindo, dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut yang diwakili INSA, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), dan ALFI/ILFA.

Bambang meninjau perkembangan terkini seputar Pelabuhan Makassar antara lain Makassar New Port Tahap 1A. Bambang menggarisbawahi sejumlah hal yang jadi perhatiannya. Hal ini pun sekaligus menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk Pelabuhan Makassar ke depan.

Di antaranya pengefektifan penggunaan sistem penggunaan VTIS, peningkatan kapasitas KPLP, dan baling-baling PLTB yang terlalu lama mengganggu arus logistik. 

Bambang berharap, segenap pihak memperhatikan hal-hal yang paling berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran yang terdiri dari unsur utama, yakni regulator, operator, dan fasilitator, serta unsur penunjang.

"Antara lain maintenance facility, lembaga pendidikan kepelautan, fungsi SAR pada CoastGuard/KPLP dan yang terakhir Perkiraan cuaca dari BMKG," kata Bambang.

Usai Kunjungan Kerja, Komisi V Titip PR untuk Pelabuhan Makassar

Pada saat peninjauan ke kapal-kapal KPLP, Bambang menyatakan pelabuhan setingkat Pelabuhan Makassar wilayah Sulawesi Selatan dilewati poros maritim dunia dan poros maritim domestik. Olehnya, harus mempunyai coastguard yang difasilitasi kapal yang memenuhi syarat, seperti kapal coastguard harus berukuran besar dengan kecepatan tinggi.

"Hal ini sebagai antisipasi keselamatan dan keamanan yang ada di sekitar perairan Sulawesi Selatan bila terjadi masalah di perairan tersebut," ucapnya.

"Sedangkan yang ada saat ini, jumlah kapal coastguard/KPLP hanya dua unit berukuran sangat kecil dengan kecepatan sangat rendah. Tentu ini tidak memenuhi persyaratan sebagai kapal penolong," tutur politikus Partai Gerindra ini.