Selasa, 20 Maret 2018 20:57 WITA

91,80 Persen Hoax dan SARA Berasal dari Informasi Sosial Politik

Editor: Abu Asyraf
91,80 Persen Hoax dan SARA Berasal dari Informasi Sosial Politik
Suasana diskusi publik bertema, "Pilkada Damai Tanpa Konflik SARA dan Hoax di Sulawesi Selatan", Selasa (20/3/2018).

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Mayoritas masyarakat Indonesia terlalu menikmati berita yang disajikan di era digital. Pasalnya, orang bisa mengakses informasi selama 24 jam tanpa memilah dan mengkroscek lebih lanjut. Sehingga tidak bisa lagi membedakan hoax dan berita yang benar.

Hal ini disampaikan pakar pendidikan politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr Yasdin Yasir Spd MPd pada diskusi publik dengan tema "Pilkada Damai Tanpa Konflik SARA dan Hoax di Sulawesi Selatan". Acara itu berlangsung di Warkop Press Corner, Jalan Pengayoman Makassar, Selasa (20/3/2018).

Diskusi yang dihadiri ratusan pengurus Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (IMIKI) Cabang Makassar bersama BEM STIE Wira Bhakti dan Forum Pemuda Mahasiswa Makassar itu juga menghadirkan Ketua STIE Wira Bhakti Makassar, Dr Abdul Rahman SE MM dan Ketua KNPI Suslel Imran Eka Saputra SH MH.

91,80 Persen Hoax dan SARA Berasal dari Informasi Sosial Politik

Kata Yasdin, merujuk dari hasi survei masyarakat telematis Indonesia, jenis hoax yang sering diterima masyarakat Indonesia adalah sosial politik. Angkanya mencapai 91,80 persen. Sedang informasi soal SARA mencapai 88,60 persen.

“Titik point untuk mewujudkan kedamaian, kita harus bijak menggunakan teknologi dengan baik. Jika informasi benar, maka iya memiliki pola, jadi sekarang bacaan untuk menentukan benar tidaknya berita, kita harus membaca pola dan melihat konten berita,” jelasnya.

“Mustahil mencapai kedamaian jika diawal dengan peperangan. Pasalnya, muara dari konflik yang terjadi bisa kita lihat dari isi informasi, misal banyaknya akun buatan,” tambahnya.

Loading...

Sementara itu, Ketua STIE Wira Bhakti Makassar, Abdul Rahman menganggap, di setiap pilkada pasti akan muncul riak-riak dari pendukung kandidat.

Salah satunya dengan menjatuhkan lawan politiknya, sehingga peran pemuda dan mahasiswa harus bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait penyebaran isu dan cara memilahnya agar pilkada damai bisa terwujud.

Hal senada disampaikan Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra. Kata dia, pemuda harus menjadi garda terdepan mencegah penyebaran hoax. Bukan tergabung dalam putaran arus hoax.

“Saat ini, mengakses informasi sudah sampai keruang privat. Sehingga, kita harus mengkroscek kembali informasi yang didapatkan tanpa percaya begitu saja,” ujarnya.

“Pemuda seharusnya mempunyai nalar kritik, berkaca dari Jogjakarta dengan dibentuknya tim anti hoax sehingga masyarakat bisa mendapatkan berita yang sepadan dan berimbang. Sehingga, lembaga di kampus harus hadir mengedukasi dan mencegah penyebaran hoax,” tambahnya.
 

Tags
Loading...
Loading...