Kamis, 15 Maret 2018 04:00 WITA

Jangan Senang Dulu jika SIM Card Belum Terblokir, Ini yang Akan Terjadi

Editor: Abu Asyraf
Jangan Senang Dulu jika SIM Card Belum Terblokir, Ini yang Akan Terjadi
ILUSTRASI

RAKYATKU.COM - Mungkin ada di antara Anda yang belum melakukan registrasi SIM Card. Namun kenyataannya, kartu itu masih bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui telepon dan SMS.

Kalau benar begitu, jangan senang dahulu. Kementerian Komunikasi dan Informatika memang masih memberikan waktu kepada pelanggan untuk melakukan registrasi kartu SIM prabayar dengan nomor KTP dan KK sebelum 1 Mei 2018. 

Pelanggan seluler yang belum daftar ulang akan menerima pemblokiran layanan secara bertahap mulai 1 Maret 2018.

Meskipun begitu, ada kemungkinan nomor seluler yang belum registrasi hingga lewat batas waktu yang ditentukan masih bisa dipakai layanan telekomunikasinya alias belum diblokir. Ini dikarenakan penutupan akses seluler sepenuhnya ada di pihak operator.

"Bisa tidaknya kartu itu kembali digunakan sangat tergantung operator masing-masing. Karena ada operator yang setelah dinonaktifkan, baru tiga bulan kemudian kartu dimatikan,” kata Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo, Ahmad M Ramli, di gedung Kemkominfo di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Pernyataan serupa juga diungkap oleh Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys. Ia berkata sepanjang kartu SIM belum dihanguskan dari sistem provider, nomor tersebut masih tetap bisa diaktifkan.

"Kalau memang nomor diperlukan, sebaiknya segera saja diregistrasi. Karena itu artinya tidak ada jaminan nomornya itu kemudian tetap bisa digunakan,” tegasnya seperti dikutip dari Kumparan.com.

Hingga Rabu (14/3/2018) pukul 07.00 WIB, Kemkominfo mencatat sudah ada 351.595.558 nomor kartu SIM prabayar yang telah registrasi. Pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat yang belum registrasi untuk segera mendaftar ulang nomor selulernya agar layanan telekomunikasinya masih bisa dinikmati.

Pemblokiran nomor SIM card yang belum registrasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 1 Maret 2018, dengan layanan pertama yang ditutup adalah panggilan dan SMS keluar. Kemudian per 1 April 2018, pengguna yang belum registrasi akan diblokir layanan panggilan dan SMS masuk.

Terakhir pemblokiran total semua layanan telekomunikasi, termasuk data Internet, mulai 1 Mei 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membantah klaim DPR yang menyebut ada kebocoran data NIK dan KK yang disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. 

Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Rizal Ramli menyebut, meski muncul isu isu miring soal kebocoran data, minat masyarakat untuk registrasi kartu SIM ponsel tak berkurang.

"Pada prinsipnya kami ingin menyampaikan 351 juta (nomor) yang sudah terdaftar. Ini sesuatu yang sudah bisa kita prediksi dari awal, hampir 360 juta dari target," ucap Rizal, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dia menjelaskan, isu yang sudah menyebar ke masyarakat itu tak berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk meregistrasikan nomor ponselnya. 

"Dibarengi dengan isu yang kurang sedap, semuanya tidak benar. Tapi isu tersebut tidak menurunkan minat penduduk untuk registrasi. Isu ini tidak berpengaruh secara signifikan," terang Rizal. 

Di sisi lain Rizal menekankan, program registrasi ini akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang saat ini telah merambah ke digital. Menurutnya, dengan meregistrasikan nomor ponsel, maka transaksi ekonomi yang dilakukan warga secara digital bisa menjadi lebih aman. 

"Kami juga ingin mengatakan program registrasi ini menjadi bagian dari pendukung kenyamanan keamanan tapi juga ekonomi digital," tuturnya.
"Handphone tidak hanya untuk internetan tapi juga transaksi online. Maka akurasi data pemiliknya jadi sangat penting. Kalau kita memang tidak ada niat jahat buat apa khawatir," pungkasnya.

Menkominfo Rudiantara menegaskan, tidak ada data yang bocor dari pihak Kemkominfo, termasuk Dukcapil dan operator seluler. Rudiantara melihat tersebarnya data NIK dan nomor KK itu disebabkan oleh penyalahgunaan yang sudah terjadi sebelum registrasi SIM card dilakukan.