Rabu, 14 Maret 2018 23:59 WITA

Sidangkan Kasus PNPM, Hakim Berdebat Sengit dengan Saksi Ahli

Penulis: Himawan
Editor: Abu Asyraf
Sidangkan Kasus PNPM, Hakim Berdebat Sengit dengan Saksi Ahli
Suasana persidangan kasus dugaan korupsi PNPM di Sulsel.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Perdebatan keras terjadi antara saksi ahli dengan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu (14/3/2018).

Persidangan terkait kasus korupsi dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan yang terjadi di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros pada periode 2010-2014.

Sidang melibatkan mantan ketua unit pengelola kegiatan PNPM-MP Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Darmani, sebagai terdakwa. Dalam sidang, mantan fasilitator kabupaten PNPM-Mandiri periode 2010-2014, Andi Mappisona dihadirkan kuasa hukum terdakwa. 

Perdebatan dipicu saat majelis hakim mempertanyakan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir pada PNPM-MP tersebut jika tertunggak atau macet. Mappisoni mengatakan pertanggungjwaban tersebut harus dikembalikan ke masyarakat karena yang mengawasi merupakan tim verifikasi yang merupakan perwakilan warga yang tergabung pada Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).

"Inilah bedanya, PNPM itu bukanlah proyek, tetapi program pemberdayaan masyarakat, sehingga jika ada permasalahan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri," bebernya. 

Namun salah seorang anggota majelis hakim, Paelori mengatakan bahwa dana bergulir yang telah disalahgunakan pada proyek PNPM Mandiri merupakan uang negara. Jadi tetap, harus dikembalikan ke negara. Ia juga menyebut kelemahan besar PNPM MP karena tingkat pengawasan yang lemah.

Paelori juga menegaskan dalam beberapa kasus pengelolaan dana bergulir itu, banyak modusnya, seperti manipulasi data dengan memberikan data fiktif. Tak hanya itu, ada pula satu orang memasuki tiga kelompok. Bahkan ada pejabat yang masuk dalam program itu. 

"Tim verifikasi inilah banyak melakukan tidak sesuai prosedural," jelasnya.

Bukannya menerima pendapat hakim, Mappisona tetap pada pendiriannya. Ia memberikan alasan-alasan lain hingga keduanya berdebat sengit. Karena perdebatan ini, sidang pun harus diskors saat azan magrib berlumandang. Sidang awalnya terjadi pada pukul 17.00 Wita dan diskors pada pukul 18.30 Wita dan berakhir pada Rabu malam. 

Mappisona mengaku menjadi saksi ahli tanpa pernah mengenal terdakwa, Darmani, yang merupakan ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros tahun 2004-2014. 

Darmani dituduh menyalahgunakan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP tahun 2010-2014 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Kerugian negara ditaksir Rp375.890.402 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Maros yang tertuang dalam surat bernomor: 700.043/53/KHS/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016. 
 

Berita Terkait