Rabu, 14 Maret 2018 16:14 WITA

Pilkada Serentak 2018, PNS di Sulsel dan Sultra Paling Banyak Melanggar

Editor: Mulyadi Abdillah
Pilkada Serentak 2018, PNS di Sulsel dan Sultra Paling Banyak Melanggar
Ilustrasi PNS

RAKYATKU.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melansir data dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Pilkada Serentak 2018.

Terdapat 117 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di pusat, provinsi maupun kab/kota. Data ini berdasarkan data dari Bawaslu/Panwaslu yang diserahkan ke Kemenpan.

Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kemenpan Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, pelanggaran yang dilakukan antara lain berupa melakukan ajakan memilih, menghadiri kegiatan politik, dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi bakal pasangan calon. 

Pelanggaran netralitas terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan 42 temuan pelanggaran, kemudian Sulawesi Selatan 9Sulsel) dengan 34 temuan pelanggaran.

Dari 117 kasus tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan 48 rekomendasi. Lima diantaranya diberikan sanksi disiplin dan 43 kasus diberikan sanksi moral. 

“Namun baru 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti, yakni dari Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Jeneponto, Kota Pare-Pare, dan Kota Makassar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/03) kemarin.

Untuk sanksi disiplin, sanksinya merujuk pada Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, yang mengelompokkan tiga tingkatan sanksi, yakni ringan, sedang, dan berat. Rekomendasi KASN terhadap pelanggaran tersebut masuk dalam sanksi ringan dan berat. 

“Ada yang diturunkan pangkatnya satu tingkat selama satu tahun, teguran tertulis, ada juga yang berupa teguran lisan,” jelas Bambang.