Selasa, 13 Maret 2018 14:17 WITA

Jelang Akhir Masa Jabatan SYL Harap Kembali Raih WTP

Penulis: Azwar Basir
Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
Jelang Akhir Masa Jabatan SYL Harap Kembali Raih WTP

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), berharap dapat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 kalinya, khususnya menjelang akhir masa jabatannya pada April 2018 mendatang.

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pewakilan Sulawesi Selatan, di Ruang Kerja Kantor Gubernur Sulawesi-Selatan (Sulsel), Selasa (13/3/2018).

"Kita tetap berharap bisa mempertahankan WTP yang sudah di raih tujuh kali. Kita inginkan tahun ini kembali mendapatkan WTP untuk ke delapan kalinya," ujar SYL. 

SYL juga mengatakan, peranan BPK sangat penting agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. BPK juga menjadi tempatnya meminta saran dan masukan, dalam menjalankan pemerintahan, terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan uang negara.

Menurut Gubernur Sulsel dua periode ini, keberadaan BPK ibarat rambu-rambu lampu merah bagi penyelenggara pemerintahan, yakni sebagai pembri peringatan agar berjalan sesuai aturan yang ada. 

"Memberikan peringatan, Pak hati-hati nah, ada begini, BPK sebagai lampu merah, ada yang cepat warning," jelasnya. 

Disamping itu, menyambut kehadiran Kepala BPK Sulsel yang baru, Widiyatmanto, SYL mengatakan akan ada tantangan yang berbeda bertugas di Sulsel dibandingkan di daerah lain. 

"Menjadi Kepala di Sulsel, levelnya berbeda dan tinggi. Selain harus bisa bekerja juga harus pintar jadi tukang protes, mesti double," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala BPK Sulsel, Widiyatmanto mengatakan, saat ini pemeriksaan terhadap laporan setiap daerah rutin dilaksanakan, visi misi BPK bagaimana laporan keuangan yang ada sesuai prosedur. 

"Kita secara rutin harus memeriksa sesuai aturan, visi misi BPK, kalau bisa diperiksa 2-3 kali, masalah apa yang perlu diperbaiki," ucapnya. 

Untuk memperoleh predikat opini WTP, lanjutnya, harus memiliki perhitungan dengan rumus tertentu. Termasuk catatan rekomendasi tahun sebelumnya, jika tidak atau terlambat akan mempengaruhi hasil berikutnya. 

"Yang paling penting adalah, apa yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan, BPK pada prinsipnya bertugas untuk memotret saja," tutupnya.