Selasa, 13 Maret 2018 12:04 WITA

ACC: Ada Skenario untuk Melepaskan Jen Tang

Penulis: Himawan
Editor: Adil Patawai Anar
ACC: Ada Skenario untuk Melepaskan Jen Tang
Jen Tang.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Direktur riset dan data Anti Corruption Comittee (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi, menyesalkan keputusan hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengabulkan banding kedua terdakwa kasus korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Jayanti dan Rusdin yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Menurut Wiwin, pasca vonis bebas Rusdin dan Jayanti di Pengadilan Tinggi, skenario untuk melepaskan Jen Tang dari jerat pidana semakin terang. Hal ini tentu berlawanan dengan fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, yang mengungkapkan kedua terdakwa memiliki peran pada kasus korupsi sesuai dakwaan JPU.

"JT memiliki banyak tangan-tangan gaib (invisible hand) di institusi penegak hukum di Sulsel. Vonis bebas Sabri, Rusdin dan Jayanti hanyalah bagian kecil dari itu," terang Wiwin saat dikonfirmasi Rakyatku.com, Selasa (13/3/2018).

Wiwin menyebut vonis bebas M. Sabri, dan vonis ringan kepada Rusdin dan Jayanti hanyalah akal-akalan hakim untuk mengelabui publik tentang keterlibatan Soedirjo Aliman alias Jen Tang dalam kasus korupsi lahan Buloa. Ia menyebut ACC sudah menduga kuat banding Rusdin dan Jayanti akam diterima di Pengadilan Tinggi.

Wiwin menambahkan, tugas Jen Tang berikutnya adalah mengamankan vonis ketiganya di Mahkamah Agung terhadap upaya kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulsel.

"Jika kuat di MA, maka besar peluang JT akan lepas dari vonis pengadilan, atau bahkan tidak menutup kemungkinan SP3 di Kejati. Toh, Kejati juga beberapa kali mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang disidik oleh kejati sendiri, satu contoh adalah SP3 korupsi Alkes Pangkep," pungkas Wiwin.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Makassar secara mengejutkan, mengabulkan permohonan banding dua terdakwa kasus penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Makassar, Rusdin dan Jayanti. 

Kuasa hukum Rusdin dan Jayanti, Zamzam kepada awak media mengatakan, putusan tersebut dikeluarkan setelah tim kuasa hukum mengajukan memori banding beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, informasi tersebut diterimanya berdasarkan akta pemberitahuan perkara yang diputuskan pada awal bulan Maret lalu. 

"Dalam akta pemberitahuan putusan banding, perkara tersebut  diputus tanggal 6 maret 2018," ujar Zamzam. 

Sedangkan langkah Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat dua terdakwa kasus penyewaan lahan negara ini masih belum selesai. Menanggapi putusan hakim pengadilan tinggi yang mengabulkan banding kedua anak buah Jen Tang, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Salahuddin menegaskan JPU akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

"Pasti JPU akan ajukan kasasi, kasasi tersebut diajukan setelah JPU terima surat putusan," tegas Salahuddin. 

Saat disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Majelis Hakim memvonis Rusdin dan Jayanti, masing-masing dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara dengan denda Rp50 juta, serta subsider satu bulan kurungan.

Keduanya dianggap bersalah, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi. Rusdin dan Jayanti, seolah-olah bertindak sebagai pemilik lahan dan menyewakan lahan tersebut kepada PT PP sebesar Rp500 juta.