Selasa, 13 Maret 2018 01:58 WITA

ACC Desak Kejati Tetap Kawal Kasus Korupsi Dana Aspirasi APBD Sulbar

Editor: Aswad Syam
ACC Desak Kejati Tetap Kawal Kasus Korupsi Dana Aspirasi APBD Sulbar
ilustrasi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Meski berkas perkara empat tersangka kasus korupsi dana aspirasi APBD Sulawesi Barat, telah dilimpahkan ke Kejari Mamuju, Direktur Anti Corruption Comitte (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib mendesak Kejati Sulsel tetap mengawasi persidangannya. 

Menurut Muthalib, pelimpahan berkas perkara tersebut telah sesuai dengan undang-undang. Hal ini dikarenakan Locus Delicti perkara berada di Mamuju. Untuk itu, proses persidangan nantinya akan diselenggarakan di Pengadilan Tipikor Mamuju. 

"Yang paling urgen bagaimana Kejati Sulselbar mengawal proses kasus tersebut, dan memastikan prosesnya berjalan sesuai mekanisme KUHAP," ujar Muthalib saat dikonfirmasi Rakyatku.Com, Senin (12/3/2018).

Sebelumnya, empat tersangka kasus korupsi Dana Aspirasi APBD Sulbar Tahun Anggaran 2015/2016 telah diterbangkan ke Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (8/3/2018) siang lalu. 

Penerbangan ini seiring penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), yang telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi tersebut ke Kejaksaan Negeri Mamuju. 

"Pukul 11.23 Wita siang ini di Bandara Sultan Hasanuddin, telah dilaksanakan monitoring keberangkatan tahanan tipikor, dengan kasus penyimpanan dana APBD provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, Kamis (8/3/2018) lalu.

Keempat tersangka tersebut merupakan mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, dan ketiga wakilnya yaitu Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Harun. Keempatnya dikawal pihak Kejati dan kepolisian.

Keempat mantan pimpinan DPRD Provinsi Sulbar tersebut, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar, tahun 2016 sebesar Rp360 miliar.

Hingga saat ini Kejati masih belum menetapkan tersangka lagi, pada kasus korupsi dana Aspirasi APBD Sulbar. Terakhir, Kejati Sulsel memeriksa 11 orang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), dan sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) pada 30 Januari lalu. 

Lima orang dari TAPD masing-masing Jamal Barambangi, Agus Salim, Samid, Faika dan Habibi. Sedangkan enam legislator DPRD Sulbar yakni Sukri (Demokrat), Yahuda (Demokrat), Darwis (PAN), Rahim (Nasdem), Samsul Samad (Demokrat) dan Fatmawati (PAN).

Sebelumnya darii Rp360 miliar anggaran yang dikucurkan melalui APBD tahun 2016, hanya Rp80 miliar saja yang terealisasi dan disalurkan. Untuk digunakan serta diperuntukan, untuk kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak (PUPR), Dinas Pendidikan dan Sekertariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisanya lagi disebar ke SKPD lain dan terealisasi penggunannya pada tahun 2017. Sehingga penyidik menganggap perbuatan tersebut, dinilai secara sengaja dan melawan hukum, yakni dengan cara memasukkan pokok-pokok pikiran, seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat tanpa melalui proses dan prosedur yang tepat.