Senin, 13 Juni 2016 23:41 WITA

Sri Rahmi: Kades Berhak Dapat Jaminan Kesehatan

Penulis: Azwar Basir
Editor: Mulyadi Abdillah
Sri Rahmi: Kades Berhak Dapat Jaminan Kesehatan
Sri Rahmi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dengan Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional Sulawesi Selatan, Marhamah, Senin (13/6/2016).  

Rapat yang turut dihadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dr Rahmat itu terkait aspirasi kepala desa (kades) yang tidak terakomodir dalam BPJS Kesehatan.

Padahal, dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016 telah diatur bahwa pekerja penerima upah (PPU) berhak mendapatkan jaminan kesehatan.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel Sri Rahmi mengatakan, kepala desa memiliki hak untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan. Itu termaktub dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 23 ayat 3 poin c yang berbunyi bahwa kepala desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

loading...

"Dengan klausul tersebut, cukup menjadi konsideran memasukkan nomenklatur jaminan kesehatan untuk aparat desa dari ADD yang tersedia," jelasnya.

Jika memang dalam juknis ADD tidak ada anggaran jaminan kesehatan untuk aparat desa, lanjut legislator PKS ini, maka pemerintah pusat dalam hal ini kementrian terkait harus segera merevisi juknis ADD tersebut.

Loading...
Loading...