Rabu, 21 Februari 2018 08:52 WITA

MA Ketok Palu, Batalkan Sebagian Kenaikan Tarif STNK

Editor: Aswad Syam
MA Ketok Palu, Batalkan Sebagian Kenaikan Tarif STNK
Ilustrasi

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mencabut sebagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, yang menaikkan tarif STNK dan BPKB. Putusan itu diketok dalam sidang tertutup tanpa dihadiri para pihak mana pun.

Awal kasus itu, saat pemerintah melalui PP Nomor 60 Tahun 2016 pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010, menaikkan 100 persen tarif dengan alasan sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami perubahan.

Seorang warga Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan, M Noval Ibrohim Salim, pun lantas mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Pemilik sepeda motor Nopol M 2345 BC itu keberatan dengan kenaikan tersebut.

Setelah berkas masuk, MA melakukan sidang secara tertutup dan memutuskan mencabut sebagian PP Nomor 60/2016 itu.

"Menyatakan lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PP Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri, bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," demikian bunyi putusan sebagaimana berkas salinan putusan dibagikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada wartawan, Selasa (20/2/2018).

Dilansir dari detik, lampiran yang dimaksud yaitu:
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3, per pengesahan dengan tarif Rp25 ribu.
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih per pengesahan dengan tarif Rp50 ribu.

Putusan itu diketok Ketua Majelis Supandi dengan anggota Sudaryono dan Yosran, pada 14 Juni 2017. Tetapi salinan putusan baru disebarkan ke wartawan pada Selasa (20/2/2018) kemarin.

Dalam putusannya, Supandi dkk berpendapat PP 60/2016 bertentangan dengan Pasal 73 ayat 5 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi pemerintahan.