Kamis, 15 Februari 2018 15:59 WITA

BPTD Sulselbar Minta Angkutan Peti Kemas Gunakan Truk Trailer

Editor: Mulyadi Abdillah
BPTD Sulselbar Minta Angkutan Peti Kemas Gunakan Truk Trailer
Kepala BPTD Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf saat berbicara dalam acara silaturrahim Koordinator Wilayah Kemenhub Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, pada Kamis (15/2/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf meminta kepada perusahaan peti kemas untuk menggunakan trailer dalam proses pengangkutan. Permintaan itu menyusul masih banyaknya angkutan peti kemas yang memakai truk tronton. 

Demikian disampaikan Benny dalam acara silaturrahim Koordinator Wilayah Kemenhub Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, pada Kamis (15/2/2018). 

"Penyelenggaraan angkutan peti kemas masih harus dibenahi. Sekarang lebih banyak kendaraan yang dipakai angkutan peti kemas adalah truk tronton. Padahal sesuai KM 14 tahun 2007 harus menggunakan trailer, yaitu kendaraan tractor head atau kendaraan penarik dan menggunakan kereta tempelan," ucap Benny. 

Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala UPT, kepala UPP dan Syahbandar se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 

BPTD Sulselbar Minta Angkutan Peti Kemas Gunakan Truk Trailer

Menurut Benny, masalah perhubungan di darat sangat kompleks. Untuk itu, butuh koordinasi dan sinergitas yang baik dalam membangun tata kelola penyelenggaraan angkutan peti kemas yang lebih baik.

"Saya yakin, keberhasilan otoritas pelabuhan dan Kesyahbandaran, maka secara otomatis Perhubungan Darat ikut berhasil," ujar Benny.

Kepala Syahbandar Utama Makassar sekaligus Koordinator Wilayah Sulselbar, Victor Vikki Subroto menyambut baik permintaan tersebut. "Dengan adanya koordinasi dan masukan, tentunya kita bisa bercermin untuk perhubungan yang lebih baik," ucap Victor.

Dipaparkan pula, penertiban pungli tetap menjadi konsen Kementerian Perhubungan.

"Kita harus saling mengingatkan dan perlunya pengawasan untuk menekan indikasi pungutan liar. Jangan sampai terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bisa mencoreng nama Perhubungan," tutup Viktor.