Selasa, 13 Februari 2018 09:14 WITA

Fadli Zon Beberkan Alasan Revisi UU MD3

Editor: Andi Chaerul Fadli
Fadli Zon Beberkan Alasan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (kiri) berbincang bersama Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, beberapa waktu lalu.

RAKYATKU.COM - DPR RI menyetujui Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, Pasal 122 huruf K pada revisi Undang-Undang (UU) MD3 dimaksudkan agar tidak ada kriminalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi DPR RI, terutama dalam memberikan kritik terhadap pemerintah.

“Terutama tupoksi dalam hal mengkritisi pemerintah,” kata Fadli saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam draf revisi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 122 huruf K menyatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Politisi F-Gerindra tersebut menyatakan, hal ini akan menjadi bahan pembicaraan lebih lanjut karena belum berbentuk Undang-undang. Selanjutnya, akan ada pembahasan dan juga tata tertib yang perlu untuk dibicarakan terkait hal ini. 

“Tentu saja saya tidak bisa melangkahi apa yang belum terjadi,” imbuh Fadli.