Sabtu, 10 Februari 2018 11:21 WITA

Perusahaan Larang Karyawan Gunakan Pilih, Bawaslu: Itu Pelanggaran Keras

Editor: Nur Hidayat Said
Perusahaan Larang Karyawan Gunakan Pilih, Bawaslu: Itu Pelanggaran Keras

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel memberikan peringatan jangan sampai ada perusahaan yang melarang atau menghalangi setiap karyawannya menggunakan hak pilih pada Pilkada Serentak 2018.

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, memberikan penegasan terhadap hal tersebut. Dia bilang, menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya merupakan pelanggaran berat dan bisa dipidanakan.

"Salah satu pelanggaran keras yang bisa berpotensi terjadi dalam Pilkada adalah adanya perusahaan yang menghalang-halangi karyawannya untuk menggunakan hak pilih," tutur Azry saat saat ditemui Rakyatku.com di Hotel Aryaduta Makassar, Jalan Penghibur, Jumat malam (9/2/2018) .

Selain itu, kata Azry, pelanggaran lainnya yang juga berpotensi terjadi adalah pemalsuan dokumen, pengadaan kertas suara melebihi ketentuan, serta menghalang-halangi penyelenggara Pemilu. "Dan yang paling sering terjadi adalah money politic. Pelanggaran money politic ini, konsekuensinya bisa saja didiskuakifikasi," tambahnya.

Menurut Azry, semua ketentuan pidana terkait Pilkada Serentak 2018 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 177 sampai pasal 198 a. "Semuanya tertuang jelas di situ," pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam menangani setiap laporan pelanggaran Pilkada, Bawaslu menggandeng kepolisian dan kejaksaan. Ketiganya disatukan dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).