Selasa, 06 Februari 2018 20:27 WITA

APIP Temukan 685 Kasus di Bulukumba

Penulis: Rahmatullah
Editor: Fathul Khair Akmal
APIP Temukan 685 Kasus di Bulukumba
Ilustrasi

RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Sejumlah pejabat lingkup Pemkab Bulukumba terancam berurusan dengan hukum, setelah adanya temuan 685 kasus oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Tahun 2017 lalu. Temuan tersebut, karena adanya kerugian negara yang hingga kini belum dikembalikan oleh pejabat yang bersangkutan.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Bulukumba, Asnarti Said Culla, mengatakan, kini pihak APIP masih menunggu laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai kerugian Negara yang menjadi temuanya, dan memberikan waktu 60 hari yang terhitung sejak desember 2017 lalu.

“Kami masih pelajari ini. Karena kan saya baru disini. Tapi, semua ini akan ditindaklanjuti,” ungkapnya, Selasa (6/2/2018).

Hanya saja, Asnarti belum bisa memastikan hal ini masuk kerana hukum atau tidak, karena beberapa temuan tak hanya menyangkut masalah keuangan, namun juga adanya maladministrasi sehingga masih butuh proses tindak lanjut.

Sedangkan, Kepala Inspektorat Kabupaten Bulukumba, Andi Sry Harianty, membenarkan adanya temuan tersebut, Pihaknya masih menunggu hasil laporan dari masing-masing instansi, karena APIP bukan wewenang Inspektorat saja, melainkan tim, sehingga temuan ini akan segera diselesaikan. 

Loading...

Menganai hal ini, Anggota DPRD Bulukumba, Haji Amiruddin meminta supaya berkas kasus temuan ini bisa diserahkan ke Dprd Bulukumba, agar bisa menjadi perumusan kebijakan daerah, karena besarnya jumlah temuan ini bisa diperkirakan ada sepuluh kasus disetiap OPD dan harus segera diselesaikan oleh yang bersangkutan.

“Iya, kita minta berkasnya. Ini kan kasus yang besar. Jadi, anggota dewan harus mengetahui, misalnya apa saja yang sudah ditindaklanjuti maupun yang belum,” katanya.

Sebelumnya, Apip telah lakukan pemeriksaan, terdapat  658 kasus. Diantaranya 596  kesalahan administrasi dan 62 lainnya berdampak pada kerugian keuangan negara. Saat ini 43,62 persen atau 287 kasus telah diselesaikan, untuk kasus kesalahan administrasi 329 kasus sudah diselesaikan, sementara kasus kerugian keuangan negara 21 kasus juga sudah diselesaikan dan yang bersangkutan telang lakukan pengembalian.

Loading...
Loading...