Selasa, 06 Februari 2018 14:46 WITA

OPINI

Menyorot Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Menyorot Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
M. Aliem.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas menjadi salah satu target pemerintah. Kinerja pemerintah dalam memajukan perekonomian bisa diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Angka ini menunjukkan berhasil atau tidaknya pemerintah dalam menjalankan program di bidang ekonomi. Dari analisis angka tersebut, dapat diketahui sektor dan lapangan usaha mana saja yang menjadi tumpuan perekonomian.

BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 mencapai 5,07 persen. Capaian ini kembali tidak mencapai target pemerintah yang menargetkan angka 5,2 persen. Sementara Bank Indonesia menargetkan ekonomi tumbuh 5,1 persen. Walaupun begitu, angka ini cukup kompetitif jika dibandingkan kondisi perekonomian global yang melambat dalam beberapa tahun terakhir. Ekonomi nasional ini juga merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2014.

Jika melihat kuartal IV 2017, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19 persen (y-on-y). pertumbuhan ini terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,25 persen, menyusul informasi dan komunikasi sebesar 8,99 persen dan jasa lainnya sebesar 8,87 persen. 

Tiga lapangan usaha mendominasi struktur perekonomian Indonesia pada triwulan IV-2017 yaitu: Industri pengolahan sebesar 19,96 persen; Perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 12,94 persen dan Pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 11,18 persen.

Ekonomi Indonesia kuartal IV-2017 jika dibandingkan kuartal sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen. Salah satu penyebabnya yaitu dari sisi produksi musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi 21,6 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto.

Ekonomi Indonesia sepanjang 2017 masih sangat dipengaruhi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT). Komponen ini mencapai 56,13 persen pada struktur perekonomian nasional menurut pengeluaran. Diikuti komponen PMTB, dan komponen barang dan jasa. Secara agregat, sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,69 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 1,98 persen.

Dilihat dari laju pertumbuhan selama 2017, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang sangat dominan pada struktur perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,95 persen. Padahal komponen ini menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Daya beli masyarakat perlu dijaga agar tidak tergerus inflasi. 

Jika komponen ini dapat tumbuh hingga enam persen, maka target pertumbuhan ekonomi nasional mungkin bisa lebih baik dan bukan tidak mungkin menyentuh angka enam persen. Kuncinya ada pada perlindungan daya beli masyarakat agar tetap bisa meningkat. Solusinya adalah menjaga harga kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat. Dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga nilai investasi meningkat.

Tantangan tahun ini datang dari kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan ini agar tidak berdampak pada naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Karena dua komoditi ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Bisa dipastikan kenaikan harga BBM dan TDL akan memukul daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi. Jika demikian, maka target pertumbuhan sebesar tujuh persen hanya tinggal mimpi.

Selain itu, ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau perlu djamin oleh pemerintah. Khususnya beras yang sedang mengalami kenaikan harga di pasaran dan memengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Harga beras yang melambung tinggi dipastikan menggerus daya beli masyarakat yang melambat pada 2017. Bukan hanya itu, dibukanya kran impor beras yang diikuti impor jagung bakal menurunkan harga beli produksi pertanian. Para petani akan kembali merasakan jatuhnya harga jual dan tentu saja kerugian yang cukup besar. Ini akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani. 

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu menentukan harga pembelian hasil produksi petani seperti gabah yang tidak merugikan petani. Jangan sampai jerih payah petani dengan biaya bertani yang tidak sedikit hanya menyisakan tangis mereka karena harga jual produk pangan berada di bawah ekspektasi. Pengawasan berlapis juga harus dilakukan pada program di bidang pertanian yang kucurannya dananya cukup besar. Terlebih dana desa yang telah membuat banyak kepala desa menjadi tersangka dan sekarang berada di balik jeruji. 

Sepatutnya, dana desa digunakan hanya untuk pembangunan semata. Kesuksesan pembangunan yang dicanangkan pemerintah wajib didukung oleh semua stakeholder. Kerja sama dari semua pihak akan menentukan nasib bangsa. Semoga masyarakat Indonesia bisa bangkit yang dimotori oleh kebijakan pemerintah yang lebih pro kepada rakyatnya sendiri.

(Penulis: M. Aliem, Statistisi Ahli Pertama KSK Bungaya, Badan Pusat Statistik Gowa)

Tags