Sabtu, 27 Januari 2018 23:01 WITA

Dirjen Perhubungan Darat Tinjau Terminal Kota Palopo dan Parepare

Editor: Mulyadi Abdillah
Dirjen Perhubungan Darat Tinjau Terminal Kota Palopo dan Parepare
Foto: IST

MAKASSAR - Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol Budi Setiyadi meninjau rencana pembangunan terminal tipe A di Kota Palopo, Sabtu (27/1/2018). 

Budi mendampingi Ketua Komisi V DPR RI bersama rombongan. Turut hadir Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf. 

Ini adalah kunjungan kerja pertama kali di Sulsel sejak Budi menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat.

"Terminal ini sejak tahun 2005 sudah diusulkan oleh pemda dan sudah melalui tahapan proses. Kendala lahan dan jalan akses yang menjadi syarat, saat ini sudah mulai disiapkan walaupun dalam bentuk pematangan lahan," ujar mantan Dirlantas Polda Sulsel ini.

Ke depan, lanjut Budi, pihaknya akan mematangkan lagi dengan koordinasi pemda terkait apa saja yang akan menjadi kewajiban pemda dan kewajiban pemerintah pusat.

"Nanti biar Kepala BPTD yang akan mengoordinasikan dulu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah," paparnya. 

Selain di Kota Palopo, Budi juga meninjau Terminal tipe A Lumpue di Kota Parepare dan Jembatan Timbang Maccopa, Maros yang saat ini sudah di bawah pengelolaan dan pengawasan pusat melalui BPTD Wilayah XIX Sulselbar.

Menurutnya, Terminal Lumpue cukup luas tapi sayang masih sepi. Olehnya itu, ia meminta BPTD Sulselbar bersama pengelola agar melakukan terobosan atau ide ide untuk meramaikan terminal.

"Saat ini memungkinkan melalui skema KSP dan KPBU. Kalau ada pengusaha yang berminat silakan, kan ini bisa buat mall, tempat pertemuan dan atau apa saja yang kira-kira bisa sinergi dengan pelayanan terminal," papar Budi.

Dipaparkan, saat ini di beberapa terminal di Pulau Jawa sudah dilakukan penjajakan pola KSP dan KPBU dengan pihak ketiga. "Sebentar lagi ada Kereta Api di Parepare. Kalau terminal ini tidak dibuat menarik dari tampilan fisiknya dan pelayanannya maka ke depan makin sulit. Olehnya Pak Benny silakan cari investor lalu kita kerjasamakan," tutur Budi Setiyadi.

Tinjau Jembatan Timbang Maccopa 

KementerianPerhubungan, khususnya Direktorat jenderal Perhubungan Darat terus berbenah khususnya pada pelayanan transportasi darat. Pekerjaan rumah seperti masalah pengujian berkala, pelayanan terminal, over dimensi dan over loading (ODOL) menjadi konsentrasi penuh Dirjen Perhubungan Darat.

"Saya minta kepada Kepala BPTD agar segera melakukan langkah-langkah penanganan over dimensi dan over loading. Di Jakarta kita sudah mulai dengan cara operasi penertiban. Langkah awal kita tandai dimensi bak muatan yang melanggar dengan cat pilox," katanya. 

Ia berharap ini segera dilakukan karena pelanggaran muatan lebih hulunya ada di dimensi. "Saya akan kumpulkan Kadishub kabupaten/kota dan provinsi dalam waktu dekat. Kalau memang pengujian berkala tidak bisa dilakukan secara baik dan benar maka kami akan tutup, tentu berdasarkan hasil dari tim akreditasi. Kepala BPTD segera lakukan dan laporkan hasilnya, kalau hasilnya jelek kami akan instruksikan untuk ditutup," tegas Budi.

Budi Setiyadi juga mewanti wanti para petugas Jembatan Timbang saat meninjau langsung aktivitas di Maccopa. Dalam pantauannya dari 4 kendaraan yang ditimbang rata-rata pelanggaran over load 14 hingga 24 ton dari JBI. Padahal, kendaraan tiga sumbu atau 10 roda JBI nya 21 ton.

"Ini luar biasa. Lakukan pelayanan yang baik. Jangan jadikan sopir sebagai orang yang terhukum, mereka hanya orang yang melaksanakan tugas dari pemilik kendaraan. Olehnya beri tempat yang nyaman saat akan ditindak dengan komunikasi yang baik.

Saya juga minta ke Kepala BPTD segera lakukan komunikasi dengan pihak hakim agar sanksi tilang diterapkan denda maksimal yaitu Rp.500.000. Efek dari over load menyebabkan jalan banyak yang rusak dan pemerintah harus menanggung dengan mengeluarkan anggaran per tahun tidak kurang dari 45 trilliun pertahun. Ini angka yang cukup besar. Saya minta segera lakukan penertiban baik di UPPKB maupun di jalan dengan bersama-sama pihak kepolisian," pungkas Budi. 

Menyikapi hal ini, Kepala BPTD Wilayah Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf akan segera melaksanakan Instruksi Dirjen Perhubungan Darat. 

"Dalam waktu dekat saya akan mengundang semua penguji. Kemarin kami sudah lakukan pertemuan dengan pemilik Bengkel Karoseri bersama kabag Regident Ditlantas Polda Sulsel membicarakan terkait SK Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai salah satu syarat pendaftaran dan penerbitan BPKB, STNK dan Buku Uji Berkala Pertama kali," kata Benny.  

'Kami tidak akan toleransi terkait hal ini, ini kan aturan sudah lama sejak pengujian di tangani provinsi sampai saat ini oleh kabupaten/kota yah itu juga aturannya. Perhitungan daya angkutnya pun itu juga.

Olehnya saya berharap agar semua yang terkait untuk bersama-sama berbenah dan melakukan pengawasan. Kami berbenah pengusaha juga harus berbenah," demikian Benny, mantan Kasi Keselamatan dan Teknik Sarana Dishub Provinsi Sulawesi Selatan.