Minggu, 21 Januari 2018 16:00 WITA

Ratusan Ribu Pegawai Pemerintah AS Terancam Tak Gajian

Editor: Andi Chaerul Fadli
Ratusan Ribu Pegawai Pemerintah AS Terancam Tak Gajian
Gedung Putih AS

RAKYATKU.COM - Ratusan ribu pegawai pemerintah federal Amerika Serikat (AS) terancam tak gajian. Hal ini diakibatkan rancangan anggaran discretionary gagal lolos di tingkat Senat. 
Kabar itu bahkan mengancam pemerintah setempat untuk berhenti beroperasi. Kejadian itu juga menjadi preseden buruk menyambut setahun kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.

Rancangan anggaran discretionary yang memerlukan 60 suara itu tertahan. Sebanyak 50 senator dari Partai Republik tidak berkutik karena sebagian besar senator dari Partai Demokrat memberikan suara negatif. 

Sesi negosiasi pada jam akhir antara Presiden Trump dan Senator Chuck Schumer dari New York, yang juga pemimpin Partai Demokrat di Gedung Putih juga tidak membuahkan hasil. Partai Demokrat ingin sekitar 800.000 imigran ilegal yang berada di AS sejak kecil tetap dilindungi dan diberi izin bekerja sesuai dengan program sebelumnya. 

Program itu merupakan warisan kebijakan mantan Presiden Barack Obama yang dikenal dengan sebutan DACA (Deferred Action for Childhood Arrival). DACA sudah berjalan sejak 2012. 

Namun Trump memiliki kebijakan lain. Sesuai dengan janjinya, Presiden ke-45 AS itu berencana memulangkan seluruh imigran ilegal ke negara asalnya.

“Kami melakukan pertemuan yang panjang dan terperinci. Kami membahas semua isu besar. Kami berhasil membuat beberapa kesepakatan, tapi kami masih memiliki sejumlah perbedaan pandangan. Diskusi ini akan dilanjutkan nanti,” ujar Schumer, dikutip dari Bloomberg, Minggu (21/1/2018).

Rancangan anggaran itu salah satunya memperpanjang pendanaan program asuransi kesehatan anak-anak selama enam tahun. Namun senator dari Partai Demokrat ingin imigran ilegal tidak dideportasi, anggaran domestik ditingkatkan, bantuan bencana terhadap Puerto Rico dijamin, dan penanggulangan wabah opioid akibat peredaran narkoba yang tak terkendali. 

Lebih dari satu juta personel militer yang masih aktif diimbau tetap mengabdi kepada negara tanpa ada penyelewengan. Namun mereka kemungkinan tidak akan digaji sampai shutdown ini  berakhir. 

Lembaga yang mengandalkan anggaran discretionary akan terdampak lebih buruk jika kelumpuhan ini berjalan sangat panjang. 

Kementerian Keuangan AS dilaporkan akan memulangkan lebih dari 83% dari total 88.268 pegawainya. Jumlah pegawai di Gedung Putih juga akan dikurangi dari 1.715 menjadi 659 pegawai dan di Komisi Sekuritas dan Bursa dari 4.600 menjadi 300 pegawai.