Rabu, 17 Januari 2018 19:15 WITA

Komisi X DPR RI Desak Kemendikbud Terbitkan UU Perfilman 

Editor: Abu Asyraf
Komisi X DPR RI Desak Kemendikbud Terbitkan UU Perfilman 
Anang Hermansyah

RAKYATKU.COM,JAKARTA - Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi untuk segera menerbitkan sejumlah peraturan yang diamanahkan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR dengan Mendikbud, Muhadjir Effendy di gedung DPR, Selasa (16/1/2018), beberapa anggota DPR mengungkapkan akibat belum adanya berbagai peraturan pelaksana yang seharusnya dikeluarkan pemerintah, telah terjadi ketidakpastian dan suasana tidak kondusif di dunia perfilman nasional dewasa ini.

"Perfilman nasional jangan dibiarkan tanpa ada peraturan pelaksana. Padahal, UU Perfilman sudah memerintahkan hal tersebut," kata salah satu anggota DPR RI komisi X, Anang Hermansyah. Peraturan yang dimaksud termasuk peraturan menteri yang mengatur secara rinci pelaksanaan undang-undang tersebut.

Sementara salah satu kritikus film senior Indonesia, Wina Armada mengatakan, harapan Komisi X sejalan dengan aspirasi sebagian besar yang ada di masyarakat perfilman. Ia pun berharap Kemendikbud yang mewadahi industri kreatif bisa merealisasikan hal tersebut dan tidak memberi janji semata. 

"Desakan Komisi X itu merupkan angin segar buat kalangan perfilman nasional, dan harus secara sungguh-sungguh dilaksanakan oleh Kemendikbud. Kita akan kawal terus sampai semua peraturan pelaksanaan UU Perfilman terwujud," kata Wina, Rabu (17/1/2018).

Mengingat perlunya peraturan pelaksana UU Perfilman, dan masa kerja kementerian yang tinggal setahun lagi, Wina Armada memberi target dalam tiga bulan sebaiknya peraturan pelaksana itu sudah harus terealisasi. "Jika lebih dari tiga bulan kita kembali pesimis," kata Wina.

Hal senada juga dikatakan sutradara film Indonesia, Akhlis Suryapati. Ia berharap dengan adanya desakan komisi X DPR ini, tidak ada lagi alasan Kemendikbud untuk menunda-nunda keluarnya peraturan pelaksana UU Perfilman. 

Menurut Akhlis, dengan keluarnya peraturan-peraturan pelaksana UU Perfilman, karut-marut peredaran perfilman nasional yang terjadi selama ini dapat diatasi. 

"Peraturan pelaksana itu penting untuk membuat tata edar perfilman yang fair dan melaksanakan ketentuan 60 persen porsi film nasional," ujar Ahklis. 

Berita Terkait