Senin, 15 Januari 2018 15:22 WITA

Pemprov Sulsel Tak Butuh Beras Impor

Editor: Aswad Syam
Pemprov Sulsel Tak Butuh Beras Impor

RAKYATKU.COM, MAKASSAR  -  Provinsi Sulsel tidak membutuhkan beras yang rencana akan diimpor pemerintah pusat dari Thailand dan Vietnam. Banyaknya 500.000 ton beras.

Hal itu karena Provinsi Sulsel tidak pernah kekurangan beras, bahkan Sulsel masih memiliki stok beras sebanyak 82.000 ton beras. Meskipun saat ini di provinsi lain sementara kekurangan beras.

Bahkan awal Januari 2018 di minggu ke dua, Sulsel akan mulai panen seluas 3.385 hektare dengan target 10.000 ton beras, minggu ketiga seluas 2.780 hektare dengan target  9.000 ton dan minggu ke empat seluas 28.000 hektare dengan target 91.000 ton. Jika dijumlah seluruhnya di Januari, Sulsel akan produksi beras sebanyak 120.000 ton.

Beberapa daerah di Sulsel yang akan mulai panen awal Januari seperti Soppeng, Wajo, Bulukumba, Sidrap, Luwu, Lutra, Torut, Tana Toraja dan Enrekang.

"Itu beberapa daerah di  Sulsel yang akan mulai panen awal di bulan Januari," kata SYL saat melakukan konferensi Pers di ruang Media kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/1/2018).

SYL melanjutkan, itu artinya Sulsel akan mulai mendapatkan tambahan senilai 120.000 ton beras. Katanya, Sulsel memang memiliki perkiraan target minimal dalam setiap tahunnya over stok beras 2,6 juta ton beras.

"Sekarang ini stok yang tersedia 82.000 ton beras. Oleh karena itu pemerintah sambil menunggu impor beras, mau pakai yang 82.000 ton beras itu silakan saja, karena kami pastikan Januari ini kami akan mendapatkan pemasukan lagi dari daerah," jelasnya.

Sulsel lanjut SYL, selalu memiliki persiapan yang cukup dan tidak pernah kekurangan beras. "Sampai Maret itu kami berharap bisa panen setara 1 setengah juta ton gabah kering giling yang setara dengan 1 juta ton beras," jelasnya.

Meski begitu, Gubernur Sulsel dua periode ini menegaskan, Sulsel tidak pernah mempersoalkan rencana pemerintah pusat dalam mengimpor beras.

"Sikap kita di Sulsel tidak mempersoalkan impor, karena jika saya dianggap menolak impor tentu tidak, karena bukan kompetensi saya bicara dalam kapasitas nasional," ujar SYL.