Minggu, 14 Januari 2018 22:01 WITA

Ini Solusi Kenaikan Harga Beras Ala KPPU

Editor: Aswad Syam
Ini Solusi Kenaikan Harga Beras Ala KPPU
Syarkawi Rauf sedang berbincang dengan Presiden Jokowi, Mentan Amran Sulaiman.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Saat ini terjadi kenaikan harga beras di tanah air, termasuk Sulsel. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Syarkawi Rauf merinci penyebab kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras, serta solusinya.

Dalam rilis yang dikirim ke Rakyatku.com, Minggu, (14/1/2018), Syarkawi menyebut, tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras di dalam negeri memberikan dorongan untuk melakukan impor. 

Menurut data FAO pada 2017, harga beras Vietnam sekitar USD0,31 per kg atau setara dengan Rp4.100 per kg (Kurs Rupiah per USD sebesar Rp13.225) dan Thailand harganya sekitar USD0,34 per kg atau setara dengan Rp4.496 per kg. Sementara harga beras di dalam negeri sekitar USD0,79 per kg menurut FAO atau sekitar Rp10.447 per kg secara rata-rata. 

Menurut Syarkawi, rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementan, juga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras.

Yang lainnya, sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi. Selain itu, peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui pperasi pasar beras. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Syarkawi merinci solusi jangka pendek, menengah dan panjang. Solusi tersebut antara lain, meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian (tanam, panen dan paska panen) di Hulu dan juga memperbaiki tata NIAGA beras sehingga adil bagi petani, pedagang dan konsumen.

Melakukan Audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama-sama perguruan tinggi, sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan. 

Percepatan penyederhanaan rantai distribusi melalui implementasi koorporatisasi petani, dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari hulu ke hilir. Langkah ini menjadi tanggung jawab kemendag dan Bulog.

Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online Dalam pemasaran beras sehingga petani bisa secara langsung menjual berasnya ke konsumen akhir atau retailer tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang. 

Pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di sentra-sentra produksi beras nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta-Jabar dan Sumut. Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras nasional. Langkah ini menjadi tanggung jawab Bulog dan Kemendag.

Optimaslisasi peran Bulog dalam operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani.

Penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. "Langkah ini menjadi tanggung jawab KPPU dan kepolisian," ungkap Syarkawi.