Sabtu, 13 Januari 2018 13:02 WITA

DPMPTSP Makassar Gratiskan Pengurusan Izin Gangguan

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
DPMPTSP Makassar Gratiskan Pengurusan Izin Gangguan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mulai tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menerapkan Pengurusan Izin Gangguan tanpa retribusi. 

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Sistem Informasi, Dekomentasi, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan DPM-PTSP Kota Makassar, Muh Al Gazali.

"Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2018. Tahun lalu kami masih mengutip pembayaran. Ini mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO)," ungkap Gazali, Sabtu (13/1/2017).

Gazali menambahkan, pemohon cukup membawa beberapa persyaratan yang wajib dilampirkan dalam pengurusan surat izin gangguan. Antara lain keterangan Lurah atau Camat, foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku, dan rekomendasi instansi teknis sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, foto copy akte perusahaan yang berbadan hukum, foto copy Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan, foto copy bukti kepemilikan lokasi usaha (Sertifikat), foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gambar bangunan.

"Pemohon juga harus melampirkan surat pernyataan pemohon bahwa tempat usaha tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak empat lembar," imbuhnya.

Sementara untuk perpanjangan, pemohon harus menyerahkan surat izin gangguan asli, foto copy akte perusahaan yang berbadan hukum, foto copy KTP yang masih berlaku, foto copy PBB tahun berjalan, serta pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak empat lembar.

"Dengan digratiskannya pengurusan izin gangguan, diharapkan dapat men­­dongkrak perekonomian industri di Kota Makassar," pungkasnya.