Jumat, 12 Januari 2018 13:43 WITA

7 Proyek di Dinas Tata Ruang Pangkep Terkena Sanksi Denda

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
7 Proyek di Dinas Tata Ruang Pangkep Terkena Sanksi Denda

RAKYATKU.COM, PANGKEP - Ketua Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Pangkep, yang juga Kasi Intel Kejari Pangkep, Mustar, mengaku ada tujuh proyek di Dinas Tata Ruang Pangkep, yang dikenai sanksi denda.

Termasuk diantaranya proyek pembangunan tribun alun-alun Lapangan Citra Mas, yang dalam penganggaran pertama 2017 lalu, sebagaimana pagu, sebesar 2 miliar 846 juta, disetujui 2 miliar 033 juta, dan realisasi 1 miliar 488 juta.

Menurut Mustar, jika dikemudian hari ditemukan realisasi tidak sesuai prosentasi yang telah disepakati dan batas masa kerja pun telah habis, sementara pencairan melampaui realisasi, bukan tidak mungkin akan menjadi temuan.

"Kalau bicara denda karena keterlambatan, dihitung satu per seribu dikali nilai kontrak per hari. Namun sebelum itu, PPK melakukan penilaian dan berhak melakukan pemutusan kontrak jika menganggap pelaksana tidak mampu," kata Mustar, Jumat (12/1/2018).

Dari tujuh proyek di Dinas Tata ruang tersebut kata Mustar, nilai total anggaran adalah sebesar Rp 8,9 miliar. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6,4 miliar. Namun nilai sisa proyek yang belum dicairkan sebanyak Rp 2,3 miliar. 

Selain pembangunan tribun Lapangan Citra Mas, ada pelaksanaan proyek lain yang juga terkena denda adalah pembangunan Kantor Lurah Tekolabbua dengan nilai kontrak Rp 336 juta dengan realisasi Rp 191 juta, penambahan ruang aspirasi Rujab Bupati dengan nilai kontrak Rp 149 dengan realisasi Rp 131 juta. 

Proyek lanjutan pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 748 juta dengan realisasi Rp 630 juta, proyek lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna Balang Lompo dengan nilai kontrak sebesar Rp 149 juta dengan realisasi Rp 104 juta. 

Dua proyek lainnya yaitu, proyek anjungan Sungai Pangkajene dengan nilai kontrak Rp 4,9 miliar dengan realisasi Rp 3,4 miliar dan rehab Asrama IPPM Jogjakarta dengan nilai kontrak Rp 569 juta dengan realisasi sebesar Rp 506 juta. 

“Kita juga akan pantau, jangan sampai ada pencairan seratus persen sementara pekerjaan tidak selesai,” pungkasnya.