Jumat, 12 Januari 2018 13:28 WITA

SYL dan Kapolda Sulsel Teken Dana Hibah Pilkada Rp128 Miliar

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
SYL dan Kapolda Sulsel Teken Dana Hibah Pilkada Rp128 Miliar

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono, menandatangani Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD), di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (12/1/2018).

Jumlah  anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang diteken sebesar Rp128 miliar. Anggaran ini sudah termasuk bagian untuk Kodam XIV Hasanuddin sebesar Rp6,5 miliar.

Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan usulan anggaran dari Polda Sulsel, yang mencapai Rp220 miliar. 

"Kalau bicara ideal jelas belum ideal, karena yang kita ajukan kan Rp220 miliar, kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya diberikan kepada kita Rp128 miliar, " ungkap Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septiono.

Meskipun jauh dari jumlah anggaran yang diusulkan, Polda Sulsel tetap akan memanfaatkan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin.

"Kita akan gunakan se-optimal mungkin dana dari rakyat ini melalui Pemda untuk mengamankan Pilkada serentak. Pembagian penganggaran kebanyakan dialokasikan pada uang makan dan uang saku untuk anggota, kebanyakan untuk itu," tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan, anggaran ini sudah melalui review dari Inspektorat Sulsel. Proses pencariannya akan dilakukan secara bertahap.

"Tentu akan dilakukan bertahap karena ketersediaan dana di RKUD Pemprov juga belum cukup besar di triwulan pertama ini. Jadi sesuai kebutuhan yang sifatnya mendesak," jelas Arwien.

Selanjutnya, anggaran ini masih akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Pasalnya selain Pemilihan Gubernur (Pilgub) juga ada Pilkada di 12 Kabupaten/Kota di Sulsel.

"Polda dan Kodam tentu sudah mengatur secara teknis terkait itu, ada sharing-nya. Kami tidak masuk ke dalam teknis pelaksanaannya," jelasnya.

Untuk membiayai Pilkada 2018, Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran lebih dari Rp600 miliar. Terdiri dari KPU Rp378 miliar, Bawaslu Rp99 miliar dan pengamanan Rp128 miliar.

Kendati menghabiskan anggaran ratusan miliar, Pemprov berharap pengguna anggaran bisa memanfaatkannya secara cermat. Sehingga bisa menghasilkan Pilkada yang berkualitas.

"Hibah kan memang bukan untuk dihabiskan. Kalau ada sisa dari penggunaan anggaran harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah (RKUD)," tutupnya.