Kamis, 04 Januari 2018 11:31 WITA

Pemberian Tukin Tidak Mudah, Berikut Alasannya

Editor: Almaliki
Pemberian Tukin Tidak Mudah, Berikut Alasannya
Rudy Pieter Goni

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemprov Sulsel menghapus pemberian tunjangan pakasi atau honor kegiatan, mulai tahun 2018 ini pada PNS. Sebagai gantinya, akan diberikan Tunjangan Kinerja (Tukin).

Hal ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni.

"Pada prinsipnya, kebijakan ini bagus. Cuma kita ingin melihat dulu, jangan sampai ketika pakasi berganti menjadi Tukin, justru menjadi gaji baru atau gaji tambahan. Maksudnya gaji baru yaitu gaji tambahan yang didapatkan rutin begitu saja," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (4/1/2018).

Menurut Rudy, harus ada kriteria-kriteria dan penggolongan untuk mendapatkan Tukin. Tidak bisa disamaratakan.

"Harus ada kriteria-kriterianya untuk dapat Tukin. Misalnya dia aktif melakukan ini dan itu. Namanya juga tunjangan kinerja, jadi yang menjadi tolak ukurnya adalah kinerja. Selain kinerja, juga ada indikator lain. Misalnya beban kerja dan risiko kerja. Beda kan yang punya risiko kerja yang tinggi dengan yang biasa-biasa saja umpamanya. Yang kerjanya 100 kan tidak boleh sama tunjangannya dengan yang kerjanya 50. Nah ini, bagaimana cara menghitung poinnya. Itu yang menjadi pertanyaan," tambahnya.

Oleh karena itu, legislator dari Fraksi PDIP tersebut meminta kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, untuk segera membahas tentang mekanisme pembagian tingkatan Tukin tersebut.

Pemberian Tukin Tidak Mudah, Berikut Alasannya

"Kita minta Pak Sekda selaku pimpinan tertinggi bidang kepegawaian untuk segera memikirkan solusi dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemprov Sulsel untuk menjalankan kebijakan ini," tegasnya.

Selain itu, menurut Rudy, yang perlu menjadi perhatian juga adalah bagaimana nasib instansi yang mendapatkan tunjangan khusus, apakah diberikan Tukin atau tidak.

"Kalau Tukin-nya menyeluruh itu, seperti apa? Umpamanya tunjangan-tunjangan lain, seperti selama ini beberapa instansi yang mendapatkan tunjangan khusus. Apakah itu dapat Tukin juga? Kita takutnya nanti, misalnya seperti Bapenda yang dapat tunjangan khusus, kemudian dari sektor pelayanan medis kan dapat jasa medis, kemudian dari sektor pendidikan kan dapat tunjangan sertifikasi, apakah mereka dapat Tukin atau tidak. Ini harus juga kita lihat. Kalau tidak dapat Tukin, kan nanti dibilang tidak berpihak ke mereka," ungkapnya.

Namun, menurut Rudy, pihak Pemprov Sulsel telah berjanji akan mengkaji dengan baik masukan-masukan dari DPRD Sulsel tersebut.

"Pak Sekda janji akan mengkaji dengan baik di bulan Januari dan Februari ini. Jadi akan dikaji dengan berbagai faktor yang telah saya sampaikan tadi. Berdasarkan masukan dari teman-teman di DPRD juga," pungkasnya.