Senin, 01 Januari 2018 09:30 WITA

OPINI

Antara Media TV dan Televisi Kabel

Editor: Almaliki
Antara Media TV dan Televisi Kabel
Andi Fadli Yusuf

Oleh: Andi Fadli (Dosen Kom/Jur UIN Alauddin/ Mantan Komisioner Penyiaran)

SEMUA teori komunikasi dalam perspektif tinjauan media, telah menyepakati bahwa media massa terdiri dari cetak dan elekronik. Media cetak sendiri telah diketahui bersama, terdiri dari koran (surat kabar), majalah, dan tabloid. Sementara media penyiaran terdiri dari televisi dan radio.

Selanjutnya era indutri dalam 10 tahun terakhir muncul media online, yang sebenarnya sejak 20 tahun lalu sudah dimulai dengan hadirnya kelompok detik.com, satunet.com, dll.
Pada pembahasan kali ini, penulis ingin membahas media penyiaran yang terdiri dari televisi dan radio.

Sebagaimana diketahui, bahwa yang membedakan dengan media massa lain seperti online dan cetak, media penyiaran ini mempunyai kekhususan--yaitu haruslah padat modal dan frekuwensi milik public yang terbatas dari negara. Sesuai amanat Undang-undang Penyiaran tahun 2002, Diversity of Content dan Diversity of Ownershif atau kepemilikan saham dan content.

Frekuensi dari negara (kanal), dalam hal ini adalah UHF yang dipinjamkan oleh negara dengan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penyiaran no 32 tahun 2002.

Filosofinya adalah, pengusaha yang mengajukan syarat untuk mendirikan stasiun media penyiaran, baik tv maupun radio, haruslah berizin dari Komisi Penyiaran dan Kementerian Informasi Komunikasi Republik Indonesia, untuk mendapatkan izin sementara dan tetap dalam sebuah proses yang panjang. Mulai dari pengajuan proposal untuk pemeriksaan berkas ke Komisi Penyiaran Daerah setempat.

Selanjutnyam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) mendengar masukan publik untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dan pemangkukepentingan lokasi, yang ingin mendirikan televisi atau radio tersebut. Setelah  mendapatkan izin sementara, berikut evaluasi uji coba siaran (EUCS) bersama kementrian dan komisi penyiaran, barulah akan mendapatakan izin tetap. Butuh waktu lama, terkadang 3 sampai bahkan ada sampai 10 tahun baru mendapatkan ijin tetap. Itulah menjadi kekuatan yuridis formil dari perusahaan televisi dan rado tersebut.

Penulis seringkali menyatakan, kendati pengusaha yang mempunyai uang ratusan miliar ingin mendirikan televisi, namun frekuensi sudah terisi semua alias kanal uhf habis,
hampir dipastikan hanya gigit jari. Esensi frekuensi milik publik dipinjamkan oleh negara untuk dipergunakan dengan baik dan semestinya untuk kepentingan khalayak sendiri.

Merujuk fungsi media, untuk mencerdaskan (pendidikan), sebagai sarana pemberi informasi, hiburan dan kritik sosial atau social control.

Selain media penyiaran radio dan televisi yang harus berbadan hukum PT. dengan uhf atau lazim disebut free to air (tak berbayar), yang harus mengajukan penyelengaraan ke komisi penyiaran adalah perusahaan televisi kabel sesuai amanat UU Penyiaran no 32 juga harus melakukan perizinan.

Teknis perizinan tetap diatur oleh KPID setempat dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan sejumlah persyaratan lain dan selanjutnyna mendapat rekomendasi kelayakan untuk nantinya memperoleh izin sementara, berikut izin tetap dan izin tetap dari Kementrian Informasi. Itupun sangat membutuhkan waktu yang cukup lama (tahunan-red).

Nah, pertanyaannya, apakah yang menbedakan televisi umum dan televisi kabel?

Televisi umum atau bagi para pelaku industry tv biasa menyebut dengan siaran televisi digital terestrial yang berisikan siaran stasiun televisi yang beroperasi secara free to air atau tidak berbayar. Televisi digital sendiri dapat disaksikan oleh khalayak dengan dua jenis pesawat televisi, yaitu digital dan televisi analog.

Televisi digital terestrial sendiri adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi vhf/ uhf seperti halnya penyiaran analog akan tetapi konten yang digital.

Indonesia sendiri tahun 2012 melalui Permen Kominfo No 05 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial yang merupakan pengembangan dari standar digital yang sebelumnya ditetapkan 2007. Sementara televisi kabel (dikutip dari wkped)
atau cable television, adalah sistem penyiaran lewat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optic yang tetap, atau kabel dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa. Pula dengan tv satelit, membutuhkan receiver digital dan antena parabola untuk menangkap jaringan digital dari satelit.

Sepanjang pengetahuan penulis, perusahaan televisi kabel tidak mempunyai hak untuk melakukan tugas siaran (izin adalah tv berbayar), sangat beda dengan lembaga penyiaran yang berstatus izin industri lembaga penyiaran swasta seperi rcti, trans tv, tv one, metro tv, Celebes tv (local) dan lain yang sudah exixsting dengan uhf/free to air. 
Bahkan sewaktu masih menjadi komisioner 6 tahun yang lalu, penulis pernah ‘menegur’ dan meminta beberapa kru tv kabel yang sedang melakukan tugas peliputan, layaknya
jurnalis media pada umumnya. TV kabel pada prinsipnya adalah re-distribusi, atau melakukan distribusi ulang chanel-chanel yang sudah mereka lakukan perjanjian dan menyiarkan ulang kepada pelanggan saja.

TV kabel pun tidak dapat ditonton secara gratis, beda dengan stasiun televisi semisal MNC, Trans Corp, dan sejenisnya. Bahkan, mantan Ketua KPID Sulsel pun beberapa tahun lalu bersama jajaran dan pihak kementerian dalam hal ini Balmont, pernah melakukan penertiban ke sejumlah tv kabel di daerah yang dengan sengaja memproduksi content (liputan) dan iklan sendiri.

Sesuai aturan, ternyata sangat jelas ranah dan wilayah, bahwa tv kabel hanya melakukan re-distribusi. Hal tersebut dikuatkan oleh Hasrul dan Riswansyah—anggota KPID Sulsel saat ini.

Menurut Riswansyah, aturan tetap tidak ada yang berubah soal penyelenggaran dan petunjuk teknis televisi media jaringan swasta uhf dan tv kabel berlangganan. Bahkan Hasrul menyatakan, sangat beda status antara lembaga penyiaran berbayar atau tv kabel, dan yang bukan alias televisi yang menggunakan kanal milik negara, karena langsung ditonton hanya dengan menggunakan antena (lembaga penyiaran swasta nasional
berjaringan-red) maupun tv lokal.

Pula dengan produksi, secara tegas televisi kabel dilarang memproduksi content, baik program apatah lagi melakukan tugas-tugas peliputan layaknya jurnalis di stasiun televisi swasta berjaringan nasional dan local sendiri. Namun menurut
mantan jurnalis Global TV ini, ada hal yang bisa dilakukan untuk memproduksi, itupun bila kerjasama dengan perusahaan PH (production House) yang mempunyai badan hukum untuk melakukan produksi.

Meski demikian, menurut hemat penulis, para kru televisi kabel tetap belum diperbolehkan melakukan tugas-tugas peliputan sesuai standar kode etik jurnalis dan elemen jurnalis serta UU Pers, yang pernah penulis tegaskan beberapa tahun lalu. Karena secara esensi, tetap mengacu pada izin awal yaitu mendistribusikan ulang kanal-kanal seperti film-film atau stasiun tv asing dan dalam negeri, dan harus harus mempunyai kunci pengaman (kunci parental).

Penonton juga terbatas bagi mereka yang berlangganan, sedangkan tv swasta berjaringan dan local tanpa harus bayar, langsung dapat ditonton. Akhirnya dalam kesempatan akhir ini, penulis menyarankan kepada lembaga penyiaran swasta berjaringan dan lokal serta lembaga tv berlangganan (tv kabel), agar kembali ke khittah dan aturan.

Menyesuaikan tugas-tugas jurnalistik yang dimiliki media televisi dan media massa lain, sementara tv kabel mendistribukan ulang kepada pelanggan yang sudah membayar sesuai perjanjian. Terhadap para Komisioner KPID Sulsel, kiranya tetap bekerja secara profesional sebagai lembaga negara independen untuk terus memantau dan mengawasi lembaga penyiaran swasta tv dan radio serta tv kabel di Sulawesi
Selatan dan Makassar, pada khususnya.

Sejatinya, komisioner adalah orang pilihan yang menjadi keterwakilan publik, maka hendak selalu menjaga eksistensi dan profesionalitas, meski tetap penentuan
akhir ada pada ranah politik di dewan perwakilan rakyat saat terpilih.

Wassalam.

Tags