Jumat, 29 Desember 2017 23:00 WITA

Tahun 2017, Keluhan Pelayanan Publik Masih Tinggi di Sulbar

Penulis: Harno Nanda Rohedy
Editor: Almaliki
Tahun 2017, Keluhan Pelayanan Publik Masih Tinggi di Sulbar
Lukman Umar

RAKYATKU.COM, MAMUJU - Sejak Januari hingga Desember 2017, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, menerima 235 pengaduan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik di Sulawesi Barat, Jumat (29/12/17).

Pengaduan tindakan maladministrasi masih didominasi oleh penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh penyelengara pelayanan publik oleh pemerintah daerah, tingkat provinsi dan kabupaten, tingkat pemerintah desa dan satuan pendidikan, kesehatan, serta  kepolisian.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar, mengatakan pelayanan publik dalam penyelenggaraannya masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya respons terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat yang seringkali lambat atau bahkan diabaikan.

"Pada umumnya aparat pelayanan terbilang masih cuek terhadap keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat, sehingga pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa ada perbaikan, dan berbagai persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan perizinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan, termasuk sistem antrean yang masih buruk untuk ukuran pelayanan ideal," kata Lukman.

Loading...

Lanjut lukman, ke depan semua unit penyelenggara pelayanan publik di Sulbar diharapkan bisa mengimplementasikan salah satu program nawacita Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Agar penyelenggara dan pelaksaan pelayanan publik mengubah mindset menjadi mental melayani bukan untuk dilayani, ini yang masih menjadi persoalan yang harus kita rombak secara total, termasuk sistem pelayanan publik tradisional menjadi pelayanan publik moderen, mudah, dan transparan," pungkasnya.

Loading...
Loading...