Sabtu, 23 Desember 2017 18:46 WITA

'Banjir' dan Politik Pencitraan

Editor: Mulyadi Abdillah
'Banjir' dan Politik Pencitraan
Najamuddin Arfah

JELANG akhir tahun, seperti pada tahun sebelumnya, banjir kembali menjadi langganan di beberapa kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali di Kota Makassar. 

Hujan lebat yang tak henti-hentinya beberapa hari terakhir menyebabkan luapan air di beberapa titik di Kota Makassar semakin tidak terkendali. Padahal musim hujan  baru dimulai, seakan memberi tanda bahwa beberapa bulan berikutnya, banjir akan semakin parah dan tak terkendali akibatnya. 

Kritikan, kecaman hingga nada 'nyinyir' pun mewarnai dunia media sosial. Tak pelak, Wali Kota Makassar Danny Pomanto pun menjadi sasaran empuk, banjir yang terjadi dimana-mana pun menjadi isu menarik untuk memojokkan Danny yang sudah memastikan diri maju kembali pada Pilwalkot 2017 mendatang. 

Kalau warga Makassar dilanda banjir air, maka Danny pun dilanda banjir kritikan dan cacian. Banjir yang melanda Danny sepertinya bukan banjir biasa, luapan banjirnya cukup membuat repot sang petahana untuk menanganinya, bukan hanya menangani banjir air, tetapi menangani 'serangan' cacian dari warga, atau mungkin sekelompok oknum yang senang menjadikan banjir sebagai objek luapan atas ketidasukaannya pada Danny. 

Pun kian menggelikan, banjir, yang menjadi persoalan klasik di kota Makassar selain intensitas volume hujan yang semakin besar (berlangsung berhari-hari), ada banjir yang cukup menyita perhatian, 'banjir pencitraan'. 

Bukan tanpa sebab, jelang tahun 2018, musim hujan yang diprediksi semakin parah dibanding tahun sebelumnya, juga beriringan dengan musim politik. Maka wajar, banjir tahun ini akan semakin besar, karena luapannya airnya ditunggangi oleh 'banjir' politik pencitraan. 

Kata teman, politik pencitraan itu adalah politik yang dibuat untuk menggambarkan seseorang, pejabat, partai, ormas, dan lain-lain adalah baik atau buruk. Politik pencitraan positif digunakan untuk mengangkat elektibilitas diri dan golongannya, sedangkan pencitraan negatif untuk menjatuhkan musuh/lawannya. 

Pesona Politis Kandidat pada Banjir 

Kini, banjir Makassar tak semata sebuah bencana dan penderitaan warga melainkan juga sebuah komoditas politik. Ketika banjir dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, misalnya kebijakan penanggulangan, kesiapan hingga kesigapan pemerintah dan instansi yang menanganinya, maka disitulah celah 'politisasi' bencana banjir dimulai. 

Bencana ini pun diolah, dikemas, dibranding menjadi komoditas jualan yang sangat menguntungkan. Lalu siapa penjualnya? Tentu saja politisi atau kandidat yang 'belajar' politik dan para kelompok pendukungnya.

Lihat saja desain brandingnya, mulai dari editan foto, penyebaran informasi hoax hingga judul berita pun dikemas secara kasar dan seadanya untuk menjadi komoditas konsumsi warga. Mungkin mereka adalah orang-orang yang malas berpikir kritis, enggan mengakses informasi media  secara komprehensif, memiliki pikiran picik, dan hati yang hitam.  

Lalu siapa pangsa pasarnya? Ya tentunya mereka yang punya hak pilih pada Pilwalkot 2018 mendatang, sungguh menjijikkan!

Mereka, rame-rame mendatangi warga korban banjir dan menyapa mereka. Mereka, yang niatnya hanya mencari citra positif dari bencana banjir tiba-tiba jadi 'relawan kemanusiaan' memberi bantuan tentu dengan harapan bisa meraup untung 'suara'. 

Mereka rela berbasah-basah, toh hanya untuk kepentingan branding dan publikasi, setelahnya bisa pulang ke rumah, mandi, ganti baju kemudian duduk-duduk minum kopi hangat sambil tertawa dan tersenyum sambil menanti 'basah-basahnya' viral di medsos. Dan sang petahana pun dapat kopi pahitnya.

Soal penanganan yang belum didapatkan warga dari Pemkot Makassar 'Danny Pomanto' di titik  tertentu kemudian jadi komoditi politik pihak lawannya. Mereka tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan dan sudah dilakukan oleh Pemkot Makassar. 

Mereka yang siap menumbangkan petahana pun berujar, akan  membereskannya dan berharap kepada warga yang terkena banjir agar mereka segera jadi wali kota Makassar untuk menuntaskannya. 

Sungguh ironis, warga yang menjadi komoditas politik pun ibaratnya penonton yang tersenyum puas menikmati dagelan drama politik yang disuguhkan. Mari cerdas memilih!

Penulis: Najamuddin Arfah
(Relawan Demokrasi Kota)

Tags