Jumat, 22 Desember 2017 16:52 WITA

Humas Pemkab Jeneponto Akan Saring Media Abal-abal

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
Humas Pemkab Jeneponto Akan Saring Media Abal-abal
Kasubag Peliputan dan Publikasi Pemkab Jeneponto, Aswar Anas.

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jeneponto dalam hal ini Humas dan Protokol, akan memberlakukan aturan baru untuk merevisi media yang berlangganan khusus di Pemda.

"Bersih-bersih" media ini akan dilakukan Pemkab jeneponto, paling lambat tahun 2018 mendatang. 

Menurut Kasubag Peliputan dan Publikasi Pemkab Jeneponto, Aswar Anas mengatakan, tahun 2018  pihaknya akan memberlakukan aturan baru. Bagi penerbit pemberitaan baik itu media cetak, media Online dan TV yang harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

Hal ini berdasarkan peraturan Dewan Pers Pusat, tentang standar perusahaan pers tahun 2011 dengan lampiran nomor 4/peraturan-DP/III/2008. Bahwa Penerbitan Perusahaan media tidak lagi berbadab hukum CV dan UD. 

"Ini akan kami berlakukan tahun 2018 setelah melakukan rapat kordinasi dengan para pejabat Pemkab Jeneponto. Untuk merevisi media abal-abal baik itu media cetak, media Online dan TV, saya mengaju berdasarkan peraturan Dewan Pers Pusat tentang Standar Perusahaan Pers," jelas Aswar, Jumat (22/12/2017).

Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta, Supriadi mengatakan, pihaknya mendukung Pemerintah Daerah jika melakukan revisi media penerbitan untuk meminamilisir media abal abal. 

"Saya mendukung jika Humas Pemkab Jeneponto berlakukan aturan dewan pers itu. Untuk merevisi media abal-abal baik itu media cetak, Media Online dan TV. Kalau itu benar itu, tentu harus didukung karena ada dasarnya sesuai aturan dewan pers itu," jelas Supriadi.