Jumat, 08 Desember 2017 16:41 WITA

OPINI

Tangan Kotor Para "Pejabat" Korup

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Tangan Kotor Para
Andi Aris Mattunrung.

Indonesia sedang dalam keadaan darurat korupsi. Bukan karena proses yang massive di KPK atau berita berulang-ulang di media cetak maupun elektronik, tapi ini tentang penangkapan para koruptor yang terciduk operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Hal ini pembuktian masih belum efektifnya sistem yang coba dibuat pemerintah melaui sistem elektronik yang berbasis online seperti e-budgeting, malahan sistem ini dijadikan celah untuk lebih memperkaya diri, memperkaya golongan dan keluarga. 

Semua ini dilakukan demi memuaskan syahwat para pejabat korup untuk memperkaya diri sendiri dan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dan anggota DPR/D, seakan membuat suatu produk undang-undang yang bersifat menguntungkan keduanya dan itulah celah mereka untu menggarong uang rakyat.

Beberapa minggu ini kita dihebohkan oleh dua kasus penangkapan besar oleh KPK, yaitu penangkapan Setya Novanto dalam kasus e-KTPdan kasus OTT KPK di Jambi yang melibatkan anggota DPRD. Kedua kasus di atas sama-sama melibatkan pemerintah, DPR dan orang ketiga pola-pola lama yang dia gunakan untuk memutuskan pengesahan undang-undang yang terjadi.

Praktik ini bukan lagi kucing-kucingan, namun sudah terang-terangan dalam meminta dan memberi salam tempel atau amplop demi memuluskan langkah para  pejabat yang korup. Malah anggota dewan yang katanya terhormat, rela menurunkan harga dirinya dalam mendapat uang tip. Bahkan langsung menelpon OPD atau dalam tingkatan Kementerian demi kelancaran pembahasan di DPR/D.

Menurut rilis KPK tahun 2016 sampai awal 2017, model korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan praktik suap (salam tempel) hampir sekitar 85 persen dan jumlah perkaranya 79 kasus. Jika dilihat, aturan yang tidak tertulis seperti ini masih menjadi problem yang sulit dihilangkan, karena menganut simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan satu sama lain.

Apalagi dalam hal pengesahan anggaran pendapatan belanja negara mauapun daerah, model korupsi yang kedua banyak di temukan KPK adalah pengadaan barang dan jasa. Tentunya model seperti ini sangat sulit terungkap karena sangat banya uang beredar dan juga persekongkolan jahat antara penyedia jasa dan panitia lelang dan sudah termaksud kategori KKN. Namun sulit dibuktian bagi saya untuk mencegahnya dengan melakukan lelang terbuka.   

Korupsi bukan hal yang hal tabuh lagi kita lihat ataupun di dengar, ini seperti komoditas yang selalu dibicarakan oleh siapa saja. Korupsi bisa terjadi karena keterlibatan oknum aparat yang bermental korup dan tamak. Dia menggunakan posisi dan jabatan mereka demi mendaapatkan fee dengan cara memperlambat perizinan sambil berharap kepada pemohon dapat memberi fee agar urusanya cepat selesai.

Kedua, sistem politik dan hukum kita sudah sangat menghawatiran bahkan sudah menjadi penyakit yang kadarnya sudah perlu diamputasi kita sering lihat di DPR/D dalam hal rancangan UU pengesahan anggaran atau peraturan lainya pemerintah perlu mengeluarkan hingga ratusan milyar untuk satu pasal dalam UUD.

Hukum ita bisa disebut bukan lagi panglima bagi semua rayat Indonesia, tapi hukum sekarang milik pemilik modal dan koruptor. Aturan hukum yang sejatiya berlaku buat siapa saja equality before the law, tidak berlaku lagi. Hukum seakan menjadi panglima para koruptor untuk memuluskan langkah. Contohnya dalam hal perizinan biasanya para koruptor memainkan pola pemberian tip pada perizinan yang berbelit belit.

Selain itu, ada lagi cara yang lagi tren koruptor dalam membebaskan diri dari jeratan korupsi, yaitu dengan melakukan proses praperadilan. Langkah seperti ini sih tidak salah, namun para koruptor melihat peluang dari hakim-hakim yang mata duitan dan bisa dibeli dalam kasus yang menjeratnya. Apalagi hakimnya tunggal tentu koruptor tidak segang mengelurkan uang banyak demi lolos dari perkara.

Korupsi selalu melibatan tiga korporasi besar yaitu pemerintah, DPR/D dan swasta yang saling terkait untuk memuluskan langkah korupsinya, contohnya di kasus E-KTP. Hhampir keseluruhan terlibat didalamnya dan pembagian yang sangat jelas. 

Memutus mata rantai korupsi berjamaah bisa saja dilakukan dengan sistem penegaan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. KPK sebagai salah satu lembaga yang dianggap kredibel dan independen dalam masalah pemberantasan korupsi, sampai saat ini juga belum mampu menghapus namanya korupsi karena KPK lebih sering menggunakan cara penegaan hukum represif bukan pereventif atau pencegahan.

Akar korupsi sebenarnya ada pada setiap mindset pribadi manusia bukan hanya pada persoalan korupsi pada uang, tapi korupsi waktu juga tetap namanya korupsi. Sikap dan sifat manusia yang materialistis arena tuntutan kehidupan yang mewah membuka peluang bagi setiap insan untuk melakukanya. Ini sejalan apa yang dikemuaakan oleh filsuf hedonisme Epicurus 

“Aku tidak tahu bagaimana caranya mengonsepsikan kebaikan, jika aku menghindari kenimatan lidah, menghindari kenikmatan cinta serta menghindari kenikmatan pendengaran dan penglihatan,".

Pengawasan yang lemah terhadap aparat bisa melahirkan peluang korupsi. Biasanya, pada sistem pengurusan yang dibuat lama dan tidak mengedepankan pelayanan satu pintu yang bisa meminimalisir korupsi.
Dengan semua usaha preventif yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak berwajib, mulai dari penggunaan sistem online, pelayanan satu pintu dan serta memberi seminar pencegahan korupsi akan sia-sia apabila perilaku koruptif tidak kita hilanngkan dari jiwa pribadi kita. 

Tak hanya itu, diperlukannya peningkatan sinergitas antara para penegak hukum yaitu Polri, KPK dan Kejaksaan agar penindakan dan penecegahan dapat berjalan maksimal. Serta perlunya menghindari konflik antar sesama lembaga penegak hukum untuk menghindari pelemahan sesama penegak hukum. Jangan ada yang yg diistimewakan, semuanya harus berjalan sesuai tupoksinya masing-masing dan yang terpenting hiduplah yang sederhana dan jangan terlalu bermewah-mewahan yang bisa menginisiasi hidup koruptif. JUJUR ITU HEBAT

Penulis:
- Andi Aris Mattunrung.
  Alumnus Jurusan Manajeme, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar.