Jumat, 08 Desember 2017 16:13 WITA

Monev Program Pemberantasan Korupsi di Sulsel Diundur Pekan Depan

Editor: Fathul Khair Akmal
Monev Program Pemberantasan Korupsi di Sulsel Diundur Pekan Depan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kecewa terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam Monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi, di kantor Inspektorat, Jumat (8/12/2017). 

Rencana aksi pemberantasan korupsi ini digelar oleh KPK di seluruh daerah, dan baru bisa dilaksanakan di suatu daerah setelah terbit SK komitmen bersama rencana aksi pemberantasan korupsi. Pemprov Sulsel pun belum menerbitkan SK tersebut. 

Dalam monev tersebut, yang hadir dari Pemprov hanya Sekprov Abdul Latief, Inspektorat Lutfi Nasir, Kepala Biro Ortala Risal Syam dan Kepala BKD Sulsel, Ashari F Radjamilo. 

Untuk itu, Koordinator KPK Wilayah Sulsel Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Dwi Aprilia Linda mengatakan kepada Sekprov Sulsel bahwa pihaknya kecewa terhadap OPD yang tidak hadir dalam monitoring dan evaluasi tersebut. 

"Saya kecewa, hari ini kepala dinas  banyak yang tidak hadir, makanya kita pending diberikan waktu sampai minggu depan untuk rapat finalisasi, kalau misalnya penyelidikan tidak ada pending, kalau pencegahan ada makanya kita berikan waktu sampai Rabu minggu depan," tegas Aprilia. 

Katanya, Monev yang digelar di kantor Inspektorat hampir pasti dikatakan tidak terlaksana karena sebagian besar OPD Pemprov Sulsel tidak hadir dan bahkan SK penetapan rencana aksi pun tidak ada.

Sebab menurutnya, yang paling penting dalam Monev dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi diharapkan hadir seluruh pimpinan OPD dan penerbitan SK. 

"Makanya kami tadi berikan waktu sampai hari Rabu minggu depan, apakah SK rencana aksi itu bisa difinalkan kemudian semua bisa diupdate atau rencana aksi tersebut bisa dilaporkan di hari Rabu," tegasnya. 

Sebab, identifikasi sudah dilakukan pada bulan April, tanda tangan komitmen dilakukan 4 Mei. Selanjutnya KPK mengirimkan surat untuk menyusun SK.  

"Dari Mei sampai bulan ini masa belum ada SK dari waktu yang panjang," tuturnya. 

Katanya, untuk Pemda lain sendiri rencana aksi sudah ditanda tangani sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus. 
"Kita tetap jalankan program itu,  tapi jika komitmennya itu tidak ada, yah sudah, kita pun tidak akan melakukan monitoring dan evaluasi lagi nanti di provinsi Sulsel," tutupnya