Jumat, 08 Desember 2017 16:00 WITA

KPK Evaluasi Implementasi Pemberantasan Korupsi di Lutim

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
KPK Evaluasi Implementasi Pemberantasan Korupsi di Lutim

RAKYATKU.COM, LUWU TIMUR - Sebagai bagian dari kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut terbagi menjadi tiga sesi. Yakni diawali dengan kunjungan lapangan unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Unit Layanan Pengadaan. Kemudian dilanjutkan konsolidasi Eksekutif - Legislatif berupa rapat koordinasi dan sosialisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh KPK, di Kantor DPRD Luwu Timur. Sesi terakhir pemaparan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi terintegrasi oleh Kelompok Kerja pelaksana rencana aksi bertempat di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur.

Adapun Rencana Aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur adalah penyusunan dan instalasi aplikasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) dan update Standar Satuan Harga (SSH) secara berkala serta membangun  aplikasi  e-budgeting  yang mudah diakses secara online antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD yang terintegrasi dengan sistem pelaporan asset daerah. 

KPK Evaluasi Implementasi Pemberantasan Korupsi di LutimImplementasi sistem perijinan dan non perijinan berbasis elektronik yang transparan, mudah, cepat, dan akuntabel berdasarkan Standar pelayanan yang ditetapkan, serta tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang responsif dan solutif. Terbentuknya ULP permanen yang terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh SDM yang kompeten dan profesional serta infrastruktur yang memadai dan tersedianya Kode Etik Pegawai Pokja/ULP. 

Penerapan tunjangan penghasilan berbasis kinerja yang didasari oleh penilaian prestasi dan kinerja berbasis elektronik, Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan bupati yang telah ditetapkan dan menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi serta penguatan peran inspektorat yang independen dan kompeten serta berperan aktif membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan program kerjanya serta memadainya kuantitas dan kualitas aparat Inspektorat dengan meningkatnya kapabilitas APIP menjadi level 3.

Pengembangan teknologi informasi yang terdiri dari : Tersusunnya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Masterplan IT) sebagai rujukan pelaksanaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, Penetapan perbup tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Luwu Timur, Tersedianya sumberdaya TIK yang memadai, kompoten, dan berintegritas serta Infrastruktur TIK untuk mendukung e-Government yang memadai.

KPK Evaluasi Implementasi Pemberantasan Korupsi di LutimKegiatan ini adalah komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan KPK untuk mencegah terjadinya Korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik-praktik Korupsi.    

Kegiatan ini di hadiri oleh Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Ibu Dwi Aprilia Linda dan Bapak Hery Nurudin, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Setda Kab. Luwu Timur, Kepala SKPD dan Staf, Seluruh Kepala Bagian lingkup setda kab Luwu Timur, Ketua dan Anggota DPRD Luwu Timur, Camat se-Kabupaten Luwu Timur, Perwakilan Kepala Desa dan Pendamping Desa. 

Tags