Jumat, 08 Desember 2017 09:14 WITA

Larang Tahanan Lihat Ayahnya, Kapolda Sulsel Diminta Turun 'Gunung'

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Larang Tahanan Lihat Ayahnya, Kapolda Sulsel Diminta Turun 'Gunung'

RAKYATKU.COM, PALOPO - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulsel, mendesak Kapolda Sulsel untuk segara mengevaluasi Kapolres Palopo, terkait insiden pelarangan salah seorang tahanan yang tidak diberikan izin untuk melihat jasad orang tuanya.

Pasalnya, tindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Palopo yang enggan memberikan ijin, dinilai tidak menafikkan hak anak yang berhadapan dengan hukum serta dinilai mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan. Hal tersebut berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang tertuang dalam Pasal 22 UU Nomor 11 tahun 2012.

PBHI menilai, alasan yang dikeluarkan oleh Wakapolres Palopo, Kompol Woro Susilo yang mengatakan tidak dapat mengeluarkan izin dengan alasan Kapolres tidak berada ditempat sebagai bentuk ketakutan yang sangat berlebihan.

"Sepengetahuan kami, dengan ketidak hadiran kapolres di wilayah hukumnya bukan berarti dalam keadaan urgent wakapolres tidak dapat mengambil keputusan dan kami meyakini kapolres sebelum meninggalkan wilayah hukumnya sudah pasti telah berkoordinasi dengan bawahannya," kata Badan Pengurus PBHI Sulsel, Adi Kusuma dalam rilis yang diterima Rakyatku.com, Jumat (8/12/2017).

Terkait  dugaan tindak pidana yang dilakukan anak yang ancamannya dibawah 7 tahun, pihak kepolisian wajib mengupayakan diversi Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk implementasi dari asas restorative justice, dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini AP (15) wajib didampingi Penasihat Hukum Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Tujuan hukum itu adalah keadilan dan kemanfaatan hukum, meskipun disisi lain memang ada juga kepastian hukum disitu dari sisi normatifnya. Sehingga kami menilai Polres Palopo mengabaikan kedua tujuan hukum tersebut diatas," jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya mendesak Kapolda Sulsel harus segera mengevaluasi kinerja jajaran Polres Palopo, sebagai langkah reformasi pada tubuh internal intitusi pengayom masyarakat itu. "Kapolda Sulsel harus segera mengevaluasi kinerja Jajaran Polres Palopo dengan harapan semangat reformasi di internal institusi kepolisian menjadi nyata dan dapat dirasakan masyarakat," kunci Adi.
 
Sebelumnya, beredar video yang menjadi viral di Media Sosial, terkait Polres Palopo yang enggan memberikan izin kepada salah seorang tahanannya, MP (15) yang masih di bawah umur untuk mengikuti prosesi pemakaman ayahnya, Nurdin Bin M Nur pada, Rabu (5/12) beberapa waktu lalu.