Kamis, 07 Desember 2017 16:57 WITA

Bawaslu Sulsel Kembali Ingatkan Sanksi ASN Tak Netral

Editor: Fathul Khair Akmal
Bawaslu Sulsel Kembali Ingatkan Sanksi ASN Tak Netral
Ilustrasi Pilkada (Fadly).

RAKYATKU.COM, SIDRAP - Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Penindakan dan Pelanggaran, Muh Azry Yusuf menegaskan, akan menindak tegas PNS atau ASN yang tidak bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Ia menjelaskan, akan ada sanksi bagi PNS atau ASN yang secara terbukti melanggar aturan yang sudah ditentukan. 

"Tindak lanjutnya berupa hukuman disiplin dari sedang sampai berat. Jadi tidak ada hukuman yang ringan,” ujar Azry dalam sosialisasi netralisasi ASN di Wisma Mawar, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Sidrap, Kamis (7/12/2017).

Larangan dan sanksi tersebut sudah tertera dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi bagi PNS mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Dia menuturkan, keterlibatan PNS di dalam kampanye sudah menjadi rahasia umum di kalangan ASN itu sendiri. 

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang ASN yang menuntut netralitas PNS," pungkasnya.