Kamis, 07 Desember 2017 16:12 WITA

Jadi Pembicara di Forum DPRD se-Indonesia, Ini Penyampaian Danny

Editor: Almaliki
Jadi Pembicara di Forum DPRD se-Indonesia, Ini Penyampaian Danny

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto. menjadi pembicara pada Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota seluruh Indonesia.

Kegiatan yang mengangkat tema "Menuju Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning, e-Budgeting dan e-Procurement" ini, digelar di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (7/11/2017).

Dalam paparannya, Danny menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan sistem perencanaan berbasis big data, yaitu diawali dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan diakhiri dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev), dengan melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

"Menerangi yang gelap-gelap adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan konsep sombere and smart city, hal tersebut menjadi sangat bisa untuk dilakukan," tutur Danny.

Konsep Sombere dan Smart City, kata Danny, dapat diintegrasikan dengan layanan bebas korupsi. Hal itu terbukti dari data yang dilansir oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada November 2017, yang menempatkan Makassar di posisi teratas kota dengan persentase suap terendah di Indonesia. 

Data itu menjelaskan ke publik, jika Makassar menjadi kota dengan pelayanan publik yang paling minim atau paling bersih dari praktik suap (kolusi). "Data TII November 2017 menunjukkan kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen, dari total biaya produksi," sebut Danny.

Ada lima komponen yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur IPK ini, di antaranya prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Jadi Pembicara di Forum DPRD se-Indonesia, Ini Penyampaian Danny

Survei dilakukan terhadap 12 kota di Indonesia, salah satunya adalah Makassar dengan waktu pengambilan data survei sejak Juni hingga Agustus 2017 yang melibatkan 1200 responden pelaku usaha.

Pengakuan terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi juga datang dari KPK dan Cowater Canada, yang mengakui indeks integritas Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Danny, naik hingga dua poin.

"Indeks integritas menjadi parameter bagi pemerintahan yang bersih dalam tiga indikator. Pada saat pemerintahan kami baru berjalan, kondisi integritas sangatlah rendah sekitar 5 persen. Alhamdulillah, dengan gerakan lawan korupsi di semua lini secara berani dan radikal. Maka pada 2015, indeks integritas pemerintah kota Makassar berada pada kisaran 7 persen," optimis Danny. 

Ia mengakui, upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi telah dimulai sejak awal pemerintahannya. Ia melakukan lelang jabatan untuk mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahannya. Tolok ukurnya berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki setiap kandidat.

Ia juga memaksimalkan peran TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) dalam mengawal sejumlah program yang dijalankan pemerintahannya. Proses birokrasi yang berjalan di Pemerintah Kota Makassar terukur dan transparan.

Di akhir paparannya, Danny memberikan usulan kepada seluruh peserta Rakernis ADEKSI para legislatif se-Indonesia untuk juga turut mewacanakan dan membentuk Smart DPRD di setiap kota masing-masing, guna menjadikan fungsi-fungsi legislatif menjadi lebih terfokus dalam sistem digital dan lebih bersinergi dengan pihak eksekutif.