Kamis, 07 Desember 2017 14:20 WITA

Pilkada 2018, Bawaslu Sulsel Minta ASN Sidrap Netral

Editor: Almaliki
Pilkada 2018, Bawaslu Sulsel Minta ASN Sidrap Netral

RAKYATKU.COM, SIDRAP - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018, sesuai dengan aturan dan ada sanksi bagi pelaku pelanggarannya.

Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Penindakan dan Pelanggaran, Muh Azry Yusuf, mengatakan sosialisasi dengan sasaran ASN di Sidrap sangat penting. 

Sebab pelaksanaan Pilkada 2018 tinggal sebentar lagi dilaksanakan. Selain itu, kelengkapan perangkat pendukung pelaksanaan pemilu juga telah terbentuk.

Para ASN menjadi sasaran mendapatkan sosialisasi, karena mereka sudah diatur dalam Undang-Undang. ASN diminta netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

Apabila ada ASN diketahui terlibat dalam kampanye pemilu, maka bisa dijerat sanksi karena melanggar aturan. Bentuk sanksi pelanggarannya yakni baik administrasi maupun pidana.

Aturan yang mengatur ASN untuk tidak terlibat dalam kampanye pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di sana sudah dijelaskan aturan termasuk sanksi kepada ASN pelaku pelanggaran.

Dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018, khususnya terhadap ASN, dilakukan secara ketat. Dua model pengawasan dilakukan yakni pencegahan dan penindakan.

"Seperti kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk model pencegahan agar saat pelaksanaan kampanye pemilu, tidak banyak ASN melanggar dan dikenai sanksi,” jelas Azry dalam rilisnya, Kamis (7/12/2017).

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Andi Amir A. Wali, mengatakan sangat mengapreasiasi kegiatan sosialisasi ini, karena bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN untuk netral pada Pemilu 2018 mendatang ini.

Kegiatan ini, lanjut Amir, merupakan tindakan pencegahan agar PNS tidak terlibat dan terjerumus dalam politik.

"Kami berterima kasih kepada Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mengadakan sosialisasi ini netralisasi ASN atau PNS dalam menghadapi Pemilu 2018 ini. Sebab dengan dilakukan Sosialisasi potensi pelanggaran dapat meminimalisasi apapun bentuk pelanggarannya. Fungsi pencegahan tersebut yaitu memberi informasi terhadap potensi pelanggaran," pungkasnya.