Rabu, 06 Desember 2017 09:44 WITA

Indeks Demokrasi di Jakarta Anjlok, Sumatera Barat Paling Buruk

Editor: Mulyadi Abdillah
Indeks Demokrasi di Jakarta Anjlok, Sumatera Barat Paling Buruk
Tjahjo Kumolo

RAKYATKU.COM - Kementerian Dalam Negeri melansir hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 dan pemberian penghargaan kepada 10 provinsi yang indeks demokrasinya dianggap baik dan ada peningkatan. 

Dari 10 provinsi yang mendapat penghargaan, empat diantaranya mendapat penghargaan karena capaian indeks demokrasinya pada 2016 masuk kategori baik. Empat provinsi yang dimaksud adalah Daerah IstimewaYogyakarta, Kepulauan Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan. 

Indeks demokrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2016, mendapat poin 85,58, naik dibanding 2015 yang hanya mendapat poin 83,19. Sementara  Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016, dan Sumatera Selatan naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016. 

Hasil IDI 2016 juga memuat 15 provinsi yang indeks demokrasinya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan IDI terbesar terjadi di DKI Jakarta. Nilai IDI di Jakarta, anjlok 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Indeks demokrasi di Sumatera Barat juga turun drastis. Penurunannya mencapai 13,05 poin. Indeks demokrasi di Sumatera Barat, pada 2015, nilainya 67,46. Tapi pada 2016, turun menjadi 54,41. Karena penurunan ini pula, Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada 2016 yang indeks demokrasinya masuk kategori 'buruk'.

Di luar empat provinsi itu yang dapat penghargaan, IDI 2016 juga mencatat sebanyak 29 provinsi indeks demokrasinya berada dalam kategori 'sedang'. 

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Perubahan angka IDI dari 2015-2016 sendiri dipengaruhi oleh  kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45. Kedua, hak-hak politik yang turun 0,52 poin dari 70,63 menjadi 70,11, dan lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin dari 66,87 menjadi 62,05. 

"Bagi provinsi yang belum memperoleh penghargaan tersebut, bukan berarti  capaian kinerja demokrasinya buruk," ujar Tjahjo, Selasa (5/12/2017).

Kata dia, penghargaan itu semata-mata untuk memberi semangat, sekaligus apresiasi  kinerja pada semua pihak terkait, terutama di daerah yang telah berupaya keras menjaga stabilitas politik. Sebab itu salah satu syarat utama untuk membangun. Termasuk mempercepat konsolidasi demokrasi.