Senin, 20 November 2017 18:41 WITA

Pangkep Tertinggi Angka Kemiskinan, Ini Tanggapan Ketua DPRD

Penulis: Saiful Mujib
Editor: Sulaiman Abdul Karim
Pangkep Tertinggi Angka Kemiskinan, Ini Tanggapan Ketua DPRD
Rakor Pemkab Pangkep di Kantor Bupati Pangkep, Senin (20/11/2017).

RAKYATKU.COM, PANGKEP - Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zaenuddin, angkat bicara soal predikat Pangkep sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi se Sulsel. 

Menurut Ilham, ini bukti ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ilham saat Rakor yang digelar Pemkab Pangkep di Kantor Bupati Pangkep, Senin (20/11/2017). 

Dia pun meminta baik pada OPD dan lembaga perbankan untuk meningkatkan perannya dalam upaya mendorong pemenuhan masyarakat tersebut.

"Kemiskinan merupakan keadaan yang menunjukkan ketidak mampuan kita memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Baik berupa makanan, pendidikan, dan banyak hal. Berarti apa yang kita lakukan selama ini tidak mengarah kesana. Seandainya saja program yang kita lakukan sesuai cita-cita dan visi misi bupati, maka akan bisa menurunkan presentasi kemiskinan di Pangkep dengan cepat," ujar Ilham.

Ilham juga menyayangkan kecilnya alokasi anggaran di sektor pertanian. Sedangkan sekitar 80 hingga 90 persen sektor pendapatan warga Pangkep ada disektor ini. Secara umum kata Ilham, pendapatan perkapita warga Pangkep juga terus meningkat, hanya saja tidak merata.

Loading...

"Seperti disampaikan Pak Bupati tadi, dari segi anggaran kita banyak. Tapi kenapa endingnya seperti ini. Mungkin ada dana yang tidak tepat sasaran. Ada hal kecil yang justru kita borongi. Namun yang besar justru terlupakan," ungkap Ilham.

Ilham juga meminta kepada OPD agar memperhatikan serapan anggaran. Mengingat, serapan anggaran tersebut akan mempengaruhi DAU dari pusat, yang sewaktu waktu dapat dihentikan karena serapan yang kurang.

"Saya berharap sistem penganggaran kita tidak seperti kemarin. Kita sudah punya RPJMD. OPD yang memang membutuhkan anggaran besar kasih, kalau memang tujuan program dan tanggung jawabnya jelas. Tapi kalau ada OPD yang tidak mampu tidak usah dikasih anggaran," terangnya.

Loading...
Loading...