Rabu, 15 November 2017 15:39 WITA

Sah! Ranperda APBD 2018 Soppeng Disepakati

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
Sah! Ranperda APBD 2018 Soppeng Disepakati

RAKYATKU.COM, SOPPENG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran (TA) 2018, disahkan dalam rapat paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Soppeng pada hari Rabu (15/11/17). 

Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng A Kaswadi Razak dan Wakil Bupati Soppeng Supriansa.

Lima Fraksi yang ada di DPRD Soppeng, sepakat dengan Ranperda APBD Soppeng pada tahun 2018, mengikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng A Kaswadi Razak mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota DPRD atas kerja keras, sehingga Ranperda APBD ini dapat dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan juga kepada para Kepala SKPD bersama jajarannya dan terkhusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dapat bersinergi dengan komisi-komisi DPRD dan Banggar DPRD," ungkapnya. 

Ia menambahkan, pada Ranperda APBD ini, disadari masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum terakomodir karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Bahkan dalam pembahasan APBD ini juga terjadi perubahan jumlah penerimaan dana perimbangan, berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

"Olehnya itu pemerintah daerah dan DPRD harus bersinergi untuk mencari sumber pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Dana Insentif Daerah dimana yang menjadi persyaratan utama adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penetapan APBD Secara Tepat Waktu" pintanya. 

Ia juga meminta agar TAPD segera mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian dokumen, dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD ini oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda. 

"Dan bagi Kepala SKPD agar mempersiapkan Rancangan DPA SKPD untuk pengesahan oleh PPKD," tutupnya.